Pusat Studi Hukum FH UMY Menyoal Kasus Baiq Nuril

YOGYAKARTA – Jurnalsumatra.com – Kasus yang dihadapi Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, akhirnya mendapatkan penundaan eksekusi.

Kebijakan penundaan eksekusi vonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta terhadap Baiq Nuril dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung hingga adanya putusan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).

Menyikapi putusan itu, Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melalui Heri Purwanto, SH, M.Hum (Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UMY), menyampaikan, putusan atas tindak pidana “mendistribusikan dan mentransmisikan konten kesusilaan” dipandang terlalu dini.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam menindak kasus ini, nampak kurang serius. “Pasalnya, kasus itu masih belum ditangani berdasarkan perspektif gender dan hak asasi manusia korban,” kata Heri Purwanto, Rabu (21/11/2018), di Gedung Ki Bagus Hadikusumo, Ruang Sidang Fakultas Hukum kampus terpadu UMY.

Sikap seperti itu, menurut Heri Purwanto, harus dihentikan. “Karena akan melanggengkan praktik kekerasan terhadap perempuan dan membuat mereka yang menjadi korban semakin enggan untuk melaporkan dan memperjuangkan kasus serta hak mereka,” ungkap Heri Purwanto.

Bagi Heri, aparat hukum yang menangani kasus itu, perlu melakukan pengkajian secara mendalam. Misal, dalam menentukan tindakan Baiq Nuril yang merekam telepon dari M untuk bukti dirinya merasa mengalami pelecehan seksual, fakta itu seharusnya dapat digunakan untuk membela diri.

“Karena tindakan yang dilakukan oleh M itu, kemudian memunculkan rumor bahwa dirinya menjalin hubungan dengan M dan hal itu membuat Baiq Nuril mengalami penderitaan psikologis,” ujar Heri.

Di sisi lain, Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum, peneliti dan Dekan FH UMY, menyebutkan, aparat hukum harus melakukan pembelajaran yang baik dalam menyikapi kasus serupa.

PKBH UMY melihat persoalan ini bukan semata-mata menyoal putusan MK saja. Namun juga terkait proses penanganan yang dilakukan penegak hukum.

“Kami ingin menegaskan bahwa ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan, terutama yang menyangkut masalah kekerasan seksual, harus dipelajari dengan baik,” tandas Trisno Raharjo.

Karena, seringkali dalam kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, tidak mudah dalam menentukan pelaku dan korban.

“Kadang, perempuan terlihat sebagai pelaku. Padahal, mereka merupakan korban dengan menimbang berbagai aspek yang menyebabkan kasus tersebut terjadi,” ungkap Trisno.

Lebih lanjut Trisno menjelaskan, dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Di antaranya masalah kesetaraan dan stereotip gender dalam peraturan perundangan dan hukum tidak tertulis. Perlu dilakukan penafsiran atas peraturan tersebut agar dapat menjamin kesetaraan gender dalam penanganannya.

“Perlu juga untuk menggali nilai dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan,” kata Trisno Raharjo, yang menambahkan pertimbangan terhadap berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi juga perlu dilakukan.

Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi FH UMY mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI dalam kasus tersebut.

“Kebijakan serta dukungan masyarakat untuk penundaan eksekusi terhadap terpidana merupakan sebuah putusan yang positif menurut kami. Namun, ini bukan solusi akhir yang menyelesaikan bagi pihak Baiq Nuril karena masih menyisakan masalah pemidanaan,” kata Trisno Raharjo.

Harapannya, Baiq Nuril dan juga penasihat hukumnya, mengambil langkah PK. “Meskipun ada jalan untuk mengajukan grasi,” tandas Trisno Raharjo, yang juga berharap hakim yang mengadili mempertimbangkan aspek perempuan berhadapan dengan hukum.

“Kami yakin, apabila penanganan yang dilakukan mempertimbangkan hal itu, maka putusannya adalah bebas,” pungkas Trisno. (Affan)

Leave a Reply