Rapat RPJMD APBD Sumsel Deadlock

Palembang, jurnalsumatra.com – Rapat pembahasan RPJMD antara OPD dan Pansus IV DPRD Sumsel, Rabu (13/3/2019)  berjalan alot karena semua fihak mempertahankan argumennya masing masing. Berawal dari Pimpinan sidang Anita dari Praksi Golkar menyatakan ada surat kepada ketua Pansus IV dari Wagub Sumsel untuk rapat yang harusnya undangan tersebut kepada Ketua DPRD.

Ketegangan rapat mulai terasa saat pimpinan rapat Anita meradang dengan berbagai argumentnya. Sebagai Ketua Pansus Anita menyatakan tidak ada niat DPRD Sumsel untuk menyandera RPJMD Sumsel tahun 2019. Namun Anita dan beberapa Anggota DPRD Berkelit dengan pernyataan ” harusnya Rancangan “RPJMD” diberikan ke DPRD Sumsel akhir tahun 2018.

Statement Anita dijawab Kepala Bapeda Sumsel Eko dengan menatakan telah dikosultasikan ke Kemendagri masalah RPJMD Sumsel 2019 untuk merevisi RKPD Sumsel 2018. Selanjutnya Eko mengatakan untuk revisi RKPD 2018 dapat dilakukan berdasarkan Permendagri No.86 tahun 2017 serta rekomendasi dari Bapenas RKPD 2019 dapat mengacu kepada RPJPD 2005 – 2025.

Diduga inilah yang memicu perbedaan pendapat  DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel dalam pembahasan RPJMD hingga menyebabkan terhambatnya persetujuan RPJMD Sumsel 2018 – 2013. RKPD 2018 yang telah disahkan menjadi Perda dan Pergub APBD Sumsel 2019 di revisi dengan RKPD 2019 sehingga program  para anggota Dewan di daerah konstituen menjadi berubah.

Selanjutnya Kepala Bapeda Sumsel menyatakan kepada ketua Pansus IV ada kesepakatan antara Gubernur dan Pimpinan DPRD pada saat penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS ada kegiatan baru yang masuk dalam KUA PPAS dikarenakan masa transisi setelah dilantiknya Gubernur yang baru tetapi itu diperbolehkan dalam regulasi bahkan diatur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017.

Namun pernyataan ini dipotong oleh Ketua Pansus IV  “tentunya kalau ada kegiatan baru tidak mengurangi plafond namun hanya merubah judul dan kegiatan namun Kali ini nyata – nyata ada 125 kegiatan dengan sejumlah 321,9 milyar kegiatan sementara di KUA PPAS 2019 terjadi perubahan 106 ditambah 34 kegiatan  menjadi 217 milyar pada KUA PPAS 2019”.

Pengurangan anggaran yang dilakukan Pemprov Sumsel diduga menyebabkan para anggota DPRD Sumsel menjadi serba salah kepada konstituen di Dapilnya. Dan hal ini berdampak kepada kepercayaan pemilih kepada calon legislative terutama yang masih menduduki jabatan saat ini.

Sejatinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada saat periode pemerintahan yang lalu membuat KUA PPAS berdasarkan RPJPD 2005 – 2025 sehingga akan selaras dengan RPJMD 2019 yang saat ini sedang di bahas. RKPD produk pemerintahan sebelumnya menjadi mentah karena direvisi oleh Gubernur terpilih namun hal ini tidak menyalahi karena ada payung hukumnya Permendagri No. 86 tahun 2017.

Ketika dimintai pendapat Deputy MAKI Sumsel Ir. Feri Kurniawan menyatakan “berkemungkinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang dipimpin Sekertaris Daerah dan para asisten serta Kepala Bapeda dan kepala BPKAD pada penyusunan APBD 2019 tidak memberikan pendapatnya”, ujar Feri.

“Peristiwa ini merupakan perulangan APBD Sumsel 2013 pada penganggaran dana hibah TAPD saat itu tidak memberikan pendapat yang merupakan kewajiban TAPD dan akibatnya terjadi anggaran di luar APBD sebesar Rp. 1,2 trilyun saat 2013”, lanjt ujar Deputy MAKI.

“Para anggota DPRD saat ini tentunya berharap dengan  cemas kepada konstituenya karena dianggap ingkar janji akibat perubahan RKPD 2019, sementara Pemprov Sumsel mempunyai hak untuk merubah RKPD berdasarkan undang – undang”, dinyatakan oleh Feri kembali.

“Masa pengabdian para anggota DPRD Sumsel 2014 – 2019 akan usai beberapa bulan mendatang dan kami dari MAKI Sumsel sangat berharap agar di selesaikan dengan baik – baik dan tidak bermasalah secara hukum”, ujar Deputy MAKI Sumsel di akhir tanggapanya.(eka)

Leave a Reply