Rapat Terbatas Bersengketa Bersama Forkopimda

Tanahdatar, Sumbar, Jurnalsumatra.com – Telah dilaksanakan ikut kegiatan rapat terbatas forkopimda Tanah Datar terhadap konflik yang terjadi antara Nagari Bungo Tanjung, Nagari MalaloTigo Jurai, Nagari Batipuh Baru dengan Nagari Sumpur.┬áRapat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 pukul 14.00 wib bertempat di Gedung Indojolito Batusangkar.

Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Ir. Irwandi.

Hadir pada kegiatan tersebut

Bupati Tanah Datar yang di wakili oleh Sekda Ir. Irwandi, Dandim 0307/TD, diwakili Kasdim 0307/TD Mayor Inf Munawar, Kapolres Padang Panjang AKBP Sugeng Haryadi S.I.K,M H

Kajari Tanah Datar Hardijono Sidayat SH, Ketua Pengadilan Negeri Tanah Datar, diwakili, Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, Sekda Kabupaten Tanah Datar,Ir Irwandi,S.I.P,M.Si, Pasi ops Kodim 0307/TD Kapten Arh Hendra, Ka.Kesbangpol,bapak Irwan S.Sos.,M.S.i, Ketua LKAAM Tanah Datar Hafzi Dtk Batuah, Kasat Intel Polres Padang panjang  AKP Adrianto SH, Kanit Intel Padang Panjang Aiptu junaidi, Kadis PMDPPKB Tanah Datar Novenril SH, Kadis POD Kabupaten Tanah Datar, Efrison, Kadis Pol PP dan Damkar Yusnen S.Ag, Camat Batipuh, Kabag Humas dan protokoler Kabupaten Tanah Datar bapak Yusrizal S.Sos

Adapun penyampaian Sekda Irwandi pada rapat tersebut sebahai berikut : 

Ada tiga opsi yang akan kita ambil dalam permasalahan antara Nagari Bungo Tanjung, Nagari Malalo Tigo Jurai, Nagari Batipuh Baru dengan Nagari Sumpur

(Opsi I) –

Cabut pancang Dengan resiko Ada perlawanan dari masyarakat bungo tanjung. 

(Opsi II) –

Tidak cabut pancang namun Masyarakat Nagari sumpur akan bertindak sendiri mencabut pancang dengan kemungkinan besar akan ada bentrok antara masyarakat. 

(Opsi III) – 

Melaksanakan Mediasi kepada ketiga nagari tersebut sambil mencabut pancang Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini di Nagari malalo.

Kapolres Padang Panjang dalam penyampaiannya adalah,

Kapolres Padang panjang sepenuhnya siap memback up apa yang menjadi keputusan pemerintah daerah. Indikasi yang di dapat di lapangan bahwa Bupati tidak menghargai Niniak Mamak yang ada di Nagari. Kalau memang opsi yang di sampaikan oleh Bupati kami siap. Saran kami kalau bisa Bupati turun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat khususnya Niniak Mamak yang ada di Nagari yang bermasalah saat ini, sehingga mereka juga merasa di hargai. Apabila di perlukan Kita juga siapkan dari Brimob untuk mendukung kegiatan dilapangan, apabila ada keputusan dari pemerintah daerah.

Penuampaian dari Kasdim 0307/TD adalah, 

Permintaan maaf dari Bapak Dandim karena tidak bisa hadir dalam kegiatan ini, karena saat ini beliau sedang berada di Jakarta untuk mengantar anaknya berobat.

Kami siap mem back up Polres Padang Panjang dan Pemerintah Daerah dalam permasalahan yang terjadi antara Nagari Bungo Tanjung, Nagari Malalo Tigo Jurai, Nagari Batipuh Baru dengan Nagari Sumpur.

Dalam hal ini kita harus mengambil suatu keputusan yang tegas sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.

Dalam menyelesaikan konflik ini teknisnya bagaimana mediasi yang akan di ambil oleh Pemda kami juga perlu sebagai bahan untuk melaksanakan tugas.

Ketua LKAAM Hafzi Dtk Batuah menyampaikan, Saran kami bagaimana kalau kita mediasi dengan Niniak Mamak yang tau persis dengan Nagari dan tanah Ulayat tersebut.

Kesimpulan yang didapat rapat masalah tapal batas tersebut adalah, 

Mengingat pada saat ini sedang terjadi banjir bandang di Jorong Tanjung Sawah Nagari Padang Lawe Malalo Kecamatan Batipuh Selatan. Maka tiang pancang belum dimungkinkan untuk dibongkar.

Untuk tahapan mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar akan segera membentuk tim pelacakan batas tanah ulayat Nagari yg bersengketa.

Tim yg akan dibentuk melibatkan unsur forkopimda, LKAM,  Dinas PUPR, PMDPPKB, Satpol PP,  Kesbangpol,  POD, Bagian Hukum dan Bagian Humas.

Tim tapal batas tanah ulayat akan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat di masing-masing Nagari.

Bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat akan dijadikan dasar pelacakan di lapangan sekaligus menentukan titik koordinat kepemilikan tanah ulayat. 

Setelah dilakukan pelacakan oleh tim mediasi di lapangan akan dilakukan dengan Nagari Bungo Tanjung, Malalo Tigo Jurai dan Nagari Sumpur.(Myt)