Rapat Tim Covid-19 Dengan DPRD Sumsel Sempat Panas

Palembang, jurnalsumatra.com – Tim satgas lawan Covid-19 DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat bersama tim gugus Covid-19 Provinsi Sumsel dari unsur Dinas Kesehatan Sumsel, Jum’at (15/5/2020) diruang banggar DPRD Sumsel.

Rapat dipimpin Ketua Koordinator Tim Satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel, Dr Ir H Syamsul Bahri,MM dan dihadiri tim gugus Covid-19 Provinsi Sumsel dari unsur Dinas Kesehatan Sumsel terdiri dari Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumsel, Yusri dan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes  Sumsel, dr. Widya Anggraini.

Dalam rapat tersebut , situasi sempat memanas  ketika tim satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Provinsi Sumsel menuding penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah lebaran tidak nyambung.

“Saya pikir ini tidak nyambung , jadi bahasa bapak itu nanti pasca lebaran PSBB, jangan begitu dong, ini tidak serius menanggapinya, pak Syaiful Padli itu jelas , apa yang dia minta, jangan bapak bilang nanti pasca lebaran baru akan dilaksanakan, kita berharap PSBB sudah diberlakukan sebelum lebaran,”kata Anggota tim satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Provinsi Sumsel, Juanda Hanafiah.

Hal ini terkait penjelasan  tim gugus Covid-19 Provinsi Sumsel dari unsur Dinas Kesehatan Sumsel yaitu Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumsel, Yusri yang menjelaskan dimana Dinkes Sumsel akan mendorong Palembang dan Prabumulih untuk PSBB segera dan akan memberikan kajian juga PSBB tingkat Provinsi dalam waktu dekat ini  dan pasca lebaran akan diberikan masukan terhadap PSBB tingkat provinsi yang lebih luas.

Menurut politisi PAN ini,  dengan penjelasan seperti ini kepala daerah menurutnya tidak bisa di persalahkan  kalau Dinas Kesehatan Sumsel yang tidak memberikan masukan.

“ Kalau bahasa pak Gubernur bilang menunggu kajian, perwali dan segala macam itu , itu khan bahasa , kalau ini mendesak bupati, walikota itu  24 jam selesai buat perwali, enggak usah nunggu dua hari, tapi kasih masukan kepada Gubernur kalau ini memang harus , dengan dasar bla-bla bla, jangan nunggu setelah lebaran,” katanya.

Juanda juga meminta jangan orang Orang Dalam Pemantauan (ODP) saja dilakukan rapid test tapi tempat umum beresiko juga secara aktif harus di rapid test, dia melihat di Palembang rapid test hanya dilakukan di terminal saja tapi di pasar yang beresiko sangat tinggi tidak dilakukan rapid test.

Buru-buru Yusri langsung mengklarifikasi  kalau yang dia maksud tadi bahwa Palembang dan Prabumulih akan didorong segera melaksanakan PSBB sedangkan untuk PSBB tingkat provinsi akan diberikan kajian setelah lebaran nanti.

“ Mengenai Rapid test massal segera akan kita sampaikan,” katanya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota tim satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Provinsi Sumsel Syaiful Padli menegaskan kalau PSBB adalah salah satu solusi, pihaknya gembira ketika SK Kemenkes turun untuk Palembang dan Prabumulih.

“ Kami sangat menyesalkan ketika Pemprov Sumsel akan menunda PSBB sampai H plus 2 setelah lebaran, ini saya melalui forum gugus Covid ini kita minta agar dipercepat , jangan menunggu perwali, SK dan sebagainya , sosialisasi, saya pikir tidak perlu sosialisasi karena PSBB Palembang sudah sosialisasi selama ini, karena itu kita mendesak Pemprov Sumsel segera mengeksekusi SK Kemenkes ini sehingga diberlakukan PSBB  di kota Palembang dan Prabumulih, “ kata politisi PKS ini.

Politisi PKS ini menilai Covid-19 perangnya di lapangan bukan di rumah sakit dan berkaca dari sejumlah provinsi yang sukses melaksanakan PSBB, PSBB adalah salah satu solusi penyelesaian Covid-19 ini.

“Kalau kita ini seperti bom waktu , ini yang terdata, bagaimana yang tidak terdata, saya kira kita tidak bisa main-main lagi harus diambil langkah-langkah yang smart, terobosan seperti apa, kita perlu terobosan-terobosan, sehingga kita tidak melarang masyarakat berdiam diri di rumah tapi kita tidak punya solusi untuk itu, “ katanya.

Dia kurang sepakat kalau PSBB dikatakan kurang efektif, contohnya Sumatera Barat efektif melaksanakan PSBB dan berhasil menekan kasus Covid-19.

“ Mungkin banyak mengatakan ke pak Gubernur kalau PSBB tidak efektif, sehingga lambat mengeksekusi ini , seharusnya Dinkes, Gugus Covid di Pemprov memberikan masukan kepada pak Gub, bahwa efektif melaksanakan PSBB ini, jadi jangan nunggu kajian , tehnis dan seterusnya  tapi  kita melihat kondisi, kalau sekarang harus menunggu sampai kapan,” katanya.

Sedangkan Anggota tim satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Provinsi Sumsel, Juanda  melihat seperti Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang sukses melaksanakan skerining melalukan rapid test ke seluruh kelompok beresiko dan pasar.

“ Saya agak heran kalau Palembang memutuskan seperti pak Yusri bilang tadi, skerining awal tidak efektif , tidak efektif itu relatif, kalau kita bisa melakukan lebih baik , dia tidak efektif tapi kalau kita tidak bisa melakukan harus kita lakukan itu menurut saya, semakin cepat kita mengetahui di masyarakat yang positip semakin cepat kita melakukan penanggulangan, karena kita sudah tahu semua, cara penularannya luar bisa,” katanya.

Untuk itu menurutnya Dinkes Sumsel harus segera melakukan rapid test dan Dinkes Sumsel mendesak Gubernur, karena tehnisnya  di Dinkes Sumsel.

Mengenai kesulitan mendapatkan alat pelindung diri (APD) di rumah sakit kota Palembang yang sangat minim, menurutnya wajar dengan minimnya APD banyak tenaga medis menjadi positip corona.

“ Ini harus jadi perhatian dari Dinas Kesehatan, dan lucu lagi dokter-dokter yang sudah masuk dalam katagori ODP , sudah kontak dengan pasien atau perawat yang merawat pasien positip, mau melakukan rapid test itu bayar sendiri, mereka patungan, ini betul-betul menyedihkan, kemana uang Rp 103 miliar itu, saya dengan Rp103 miliar itu didinas kesehatan, dan kalau hari ini kami memanggil sangat wajar, dari Rp120 miliar , Rp70 miliar di potong dari  perjalanan anggota kami DPRD, kami ikhlas, gunakan itu maksimal, jangan  dokter saja harus beli sendiri, harus periksa sendiri, apa dinas kesehatan tidak membagikan alat-alat pemeriksaan, kalian bertanggungjawab, dinas kesehatan , hati-hati penggunaannya karena itu akan diaudit,” katanya.

Sedangkan Anggota tim satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel Provinsi Sumsel, Maliono prihatin masih ramainya pasar dan kalangan di Sumsel.

“ Yang penting bagaimana masyarakat ini mematuhi aturan pemerintah tidka berkumpul , harus pakai masker, sehingga masyarakat menyadari, kalau pihak Dinas Kesehatan yang menunggu sementara disisi masyarakat tidak di efektifkan pencegah ini saya kita tinggal waktu saja, maksud saya kita ini banyak ke lapangan “ kata politisi Partai Gerindra ini.

Ketua Koordinator Tim Satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel, Dr Ir H Syamsul Bahri,MM menilai ujung tombak penanganan Covid-19 ini adalah dinas kesehatan dengan memberikan masukan positip kepada kepala daerah.

“Luar biasa tugas, sangat mulia sekali, Insya Allah tugas mulia ini bisa dijalankan sesuai harapan,” katanya.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Yusri sepakat kalau PSBB di Palembang dan Prabumulih mendorong kalau PSBB Palembang dan Prabumulih segera dilaksanakan karena lebaran nanti mobilitas masyarakat tinggi sehingga ini sangat efektif dalam transmisi virus.

“ Kalau tidak segera dilakukan PSBB setelah lebaran H plus dua, kita akan dapat sumbangan kasus , ini sangat efektip penyebaran virus,” katanya.

Dan menurutnya setelah menyelesaikan perwali, sosialisasi sehingga dihitung-hitung lebaran H plus 2 baru dilaksanakan PSBB.

“ Kami akan memberikan pandangan ke pemerintah agar segera  melaksanakan PSBB khususnya Palembang dan Prabumulih untuk kabupaten kota lain kita akan lihat perkembangan kasus, kalau tidak terkendali kita melakukann kajian dengan tim kesehatan lain baik itu tehnis medis , epimologis, orang bergerak di bidang kesehatan masyarakat dan lainnya, kita akan mengusulkan PSBB tingkat provinsi,” katanya.

Sedangkan Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Sumsel, Dr. Widya Anggraini menjelaskan dari total 317 ruang isolasi Covid-19 dari 48 Rumah Sakit se- Sumsel saat ini susah terisi 97 %.

Selain itu masih beberapa rumah sakit melakukan pengembangan di bulan Juli  selesainya  dan ada di Agustus selesainya dan ini akan menambah 192 tempat tidur.(udy)