Raperda RZWP-3-K Disetujui Menjadi Perda

Palembang, jurnalsumatra.com – Rapat Paripurna VII DPRD Sumsel agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus terhadap penyempurnaan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Kamis (23/1/2020) di gelar. Raperda tersebut akhirnya  disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wagub Sumsel H Mawardi Yahya dan kepala SKPD dan para undangan.

Selain itu penandatanganan keputusan bersama antara  Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dengan Gubernur Sumsel H.Herman Deru terkait penetapan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Juru bicara  pansus Raperda RZWP-3-K, Ahmad Toha Spdi, Msi mengatakan zonasi wilayah pesisir ini memberikan ruang bagi kepentingan masyarakat, serta menjadi dasar hukum dalam pemberian izin bagi investor.

Selain Zonasi Wilayah Pesisir ini juga memberikan perlindungan bagi masyatakat yang berada di wilayah setempat.

“ Bahwa pembahasan hasil evaluasi raperda RZWP3K Provinsi Sumsel disepakati dan dilaporkan di rapat paripurna DPRD Sumsel,” katanya.

Sedangkan Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-S-K) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2039 diajukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RZWP-3-K.

Sebagaimana dimaklumi bahwa Raperda RZWP-3-K ini sebelumnya telah dilakukan pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumsel dan telah mendapat persetujuan bersama dengan Keputusan Nomor 54 Tahun 2016 dan Nomor 232/KP’T‘S/DPRD/2016, namun pada saat dilakukan evaluasi kepada Dirjend Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Kementerian teknis lainnya harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang perencanaan pengelolaan  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Permendagri No 13 tahun 2016 tentang evaluasi raperda tentang  rencana tata ruang daerah dan terakhir disesuaikan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang rencana tata ruang laut.

Dalam penyusunan draft Raperda ini, Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Tim Pokja dan Tim Teknis telah melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perundangundangan terkait dan kebijakan program nasional, regional dan provinsi terutama yang terkajt dengan industri perikanan, pariwisata, pertahanan keamanan, ketenagalistikan, sempadan pantai dan kegiatan yang bernilai strategis nasional lainnya.

Diharapkan dengan ditetapkannya Raperda ini dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah delam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

“Setelah mendengarkan secara seksama laporan hasil penelitian dan pembahasan Pansus atas Raperda RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Pansus, maka sampailah kami pada kesimpulan/ pendapat akhir yaitu “sepakat untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut di atas,” katanya.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 9 Desember 2019 sampai 23 Januari 2020 dilakukan oleh pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan dan sudah melakukan tugas kelembagaan .

“ Syukur alhamdulilah hari ini telah menghasilkan  keputusna bersama semoga  apa yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan berkah dari Allah SWT,” katanya.(udy)