Ratu Dewa Larang PKH Intervensi Penerima KPM

Palembang, jurnalsumatra.com  –  Keluarga penerima manfaat  (KPM) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Palembang berhak membelanjakan dana bantuan yang didapatnya dimana saja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa melarang pendamping keluaraga harapan (PKH) menunjuk satu elektronik – warung tertentu bagi KPM untuk membelanjakan kebutuhan mereka ke warung tertentu.

““Pada prinsipnya, KPM bebas membelanjakan dimana saja, ” ujar Sekda Palembang Ratu Dewa,Selasa (23/6/2020).

Memang, sebelumnya, ada himbauan pada penerima manfaat PKH dan BPNT jika ada baiknya untuk membelanjakan uang bantuannya ke E Warung yang dikelola oleh KPM PKH.

“Itu hanya sebatas himbaun untuk belanja Sembako di Warung Kube PKH,” katanya.

Tapi seiring dengan dibebaskannya masyarakat untuk membentuk (menjadi agen) BRILink.

“KPM berhak untuk membelanjakan dananya dimana saja,” tegasnya lagi.

Dewa menegaskan, jika ada permasalahan dengan KPM, Agen BRILink dan Pendamping, maka Dinas Sosial akan segera melakukan pemanggilan untuk klarifikasi.

“Yang bersangkutan semuanya akan kita dudukkan bersama, kemudian akan kita cari tahu apa penyebabnya” Imbuhnya.

Sebelumnya, warga penerima KPM wilayah Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat (IB) II Palembang sempat merasa resah, lantaran diduga adanya isu akan dilakukan pencabutan hak KPM jika tidak berbelanja di e- warung yang telah ditentukan.

Pendamping PKH KPM 29 Ilir Arie saat dihubungi via telepon gengamnya, membantah adanya dugaan tersebut.

“KPM silahkan belanja di e warung terdekat tempat tinggal mereka, tidak harus di e -warung tertentu,” ungkapnya.

Meski, menyarankan untuk berbelanja e warung yang disukai KPM, dirinya tidak tahu pasti jumlah KPM diwilayahnya, bahkan dirinya tidak mengetahui Kube diwilayah yang ia menjadi pendampingnya.

“Kita tidak tahu ada Kube, kita juga tidak tahu berapa banyak  yang menjadi agen BRILink,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam autran mengatakan, (1) Pendamping sosial Bantuan Sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang:

a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan

kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;

2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong;

dan/atau

3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu

di e-warong.

b. Membentuk e-warong;

c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam

bentuk uang maupun barang terkait dengan

penyaluran BPNT.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(rlls)