Ratusan Bacaleg di OKI “Dipalak”

Kayuagung, jurnalsumatra.com – Memasuki pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar tahun 2019 nanti, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima berkas pencalonan, para Bakal calon Legislatif (Bacaleg) harus mengikuti proses pendaftaran terlebih dahulu dengan berbagai persyaratannya.

 

Namun, dengan banyaknya jumlah pencalonan Bacaleg sepertinya dimanfaatkan oleh Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencari keuntungan pribadi, dengan diduga memungut dana sebesar Rp150 per bacaleg untuk pembuatan bersih diri dari Pengadilan Negeri Kayuagung OKI.

 

Pembuatan bersih diri merupakan salah satu syarat untuk memasukan berkas ke KPU OKI, serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

 

Hal ini terlihat dari banyaknya Bacaleg yang lalu lalang di tempat pembuatan surat-surat tersebut, seperti di tempat pembuatan SKCK Mapolres OKI, dan Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai tempat penerbitan surat keterangan bersih diri.

 

“Iya salah satu berkas yang harus dilengkapi ada SKCK dan keterangan bersih diri. Untuk pembuatan SKCK itu sudah jelas Rp30 ribu, tapi untuk pembuatan keterangan bersih diri Rp150 ribu,” ungkap perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai caleg yang enggan disebutkan namanya ini, Selasa (10/7/2018).

 

Menurutnya, untuk surat keterangan bersih diri yang diterbitkan oleh pengadilan Negeri Kayuagung OKI memang bayar sejumlah tersebut.

 

“Biayanya standar aja, Rp150 per Caleg. Karena itu yang tertera dan ada di depan,” tambahnya.

 

Terkait hal ini, Pantera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung OKI, Alamsyah SH mengungkapkan, pihaknya sebenarnya tidak pernah mematok besaran yang harus dibayar oleh pemohon surat keterangan tersebut. Bahkan menurutnya, pemohon yang membayar lebih berupa ucapan terimakasih.

 

“Jadi kita tidak menargetkan berapa, ada yang ngasih 50 (ribu) kami ambil, yang dak ngasih tidak apa, yang penting kami ini pelayanan. Kami juga kalau berurusan, kalau kerja bagus dan puas kami kasih, namanya jasa,” katanya.

 

Akan tetapi, dirinya menepis bahwa yang membayar untuk penerbitan surat keterangan ini senilai Rp150 ribu.

 

“Begitu melihat pelayanan kadang mereka bayar Rp50 ribu, tapi kalau lambat ada yang dak ngasih, malah ngoceh,” ujarnya seraya tertawa.

 

Diungkapkannya, jika berdasarkan ketentuan ada biaya PNBP Rp5 ribu dan itu ada dalam peraturan.

 

“Dibayarkan ke bank, sisanya yang tidak bayar kami tutupi (dengan yang telah dibayar pemohon). Karena kami tidak mematok jumlah jadi tidak tentu. Kalau memang tidak mau bayar boleh, mungkin dia kesal dengan pelayanan,” ungkapnya seraya menambahkan hal tersebut merupakan kebijakan dirinya.

 

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2018 yang juga mengacu pada lampiran SEMA nomor 3 tahun 2018 menyebutkan bahwa pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya. Hal ini disebutkan dalam edaran yang dilayangkan pada 4 Juli 2018 lalu pada poin keempat.

 

Dalam poin tersebut disebutkan, Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa pemberian surat keterangan tanpa dipungut biaya. (ata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + eighteen =