Resah dan Gelisah Tenaga Honorer DPRD Sumsel

Palembang, jurnalsumatra.com – Bergantinya massa jabatan anggota DPRD Sumsel tahun 2014- 2019 ke tahun 2019- 2024, membuat sejumlah honorer dilingkungan Sekretariat DPRD Sumsel mulai nampak gelisa dan cemas.

Sebab, puluhan tenaga honorer yang telah bertugas selama hampir lima tahun terakhir itu, harus bersiap angkat koper dari gedung dewan, karena dalam waktu dekat bakal dilakukan perampingan terhadap tenaga honorer utamanya mereka yang sebelumnya dibawa mantan anggota dewan yang tak lagi terpilih untuk masa jabatan lima tahun mendatang. 

“Kabarnya ia (perampingan) tenaga honorer dan telah kami dengar sebulan. Jadi pening memikirkannya jika kami di lepas (kontrak),” kata salah satu honorer di DPRD Sumsel, Selasa (8/10/2019).

Ia pun merasa tak aneh jika setiap pergantian massa jabatan anggota dewan ada pengurangan tenaga honor, dan masuk tenaga honor baru, karena pastinya setiap ada dewan baru biasanya membawa orang baru untuk dipekerjakan.

“Saya dulu juga ada yang membawa kesini, tapi sekarang tidak terpilih kembali,” katanya.

Diakui tenaga honorer lain, sebelum perampingan didahului dengan adanya mutasi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). 

“Kalau itu sudah terjadi sejak akhir tahun lalu yang diikuti dengan adanya SK pemberhentian. Dan setelahnya ada honorer baru yang masuk ternyata begitu ditelisik merupakan bawaan dari pejabat,” katanya.

Sementara Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban, membenarkan jika akan ada perampingan tenaga honor yang ada tersebut.

“Soal honor, didasarkan tukin (tunjangan kinerja), sehingga disesuaikan kebutuhan, yaitu kebutuhan senyatanya. Misal ahli keuangan harusnya empat orang kenapa ada enam orang. Ini yang harus dibereskan,” kata Ramadhan, Selasa (8/10).

Ditambahkan Ramadhan, ia sudah meminta jajatannya dalam hal ini masing- masing Kabag dan Kasubag yang ada untuk mendata petugas honor di lingkungan DPRD Sumsel, yang jumlahnya berkisar 120 orang dan melakukan evaluasi atas kinerjanya.

“Tinggal nanti dilihat kedepan, kita main fair saja dan dilakukan profesioanl, kalau pemalas kenapa dipertahankan,” tegasnya, seraya honorer tersebut mendapat penghasilan sebesar Rp 2,5 juta per bulannya.

Dijelaskan Ramadhan, pihaknya masih menggunakan honorer karena untuk mengisi kekosongan yang belum dapat diakomodir ASN, dan diharapkan honorer yang ada di DPRD Sumsel memang orang profesional. 

“Soal adanya honor tambahan (siluman) yang baru masuk, kita tidak tahu. Siapa yang neken kontraknya saya tidak tahu, jadi nilai sendirilah,” kata Ramdhan.(udy)