Ridho Fikri Siap Jadikan Prabumulih Tidak Korup

Prabumulih, jurnalsumatra.com – Walikota Ridho Yahya dan wakil walikota Ardiansyah Fikri melakukan stretching kepada jajaran pejabat pemerintah kota Prabumulih.

Walikota Ir.  Ridho Yahya, MM, Saat memimpin rapat 18 Oktober 2018 Menyatakan, Stretching trhadap seluruh Skpd, Kaban, Kakan, Kabag Camat dan Lurah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Prabumulih semua ASN harus Bersih Berintegritas dan Tidak Korup.

Stressing dari KPK yang disampaikan Walikota Ir Ridho Yahya itu, saat rapat tanggal, 18 Oktober 2018 ruang rapat lantai satu pemerintah kota, bersama seluruh SKPD, Seperti para Kepala Dinas, Kapala kantor, Kapala bandan , Kapala bagian, Camat lurah se kota Prabumulih.

Usai penyampaian dari Walikota Ir Ridho Yahya,  Rapat dilanjutkan oleh Wakil Walikota H.Ardiansyah Fikri SH. Dia menjelaskan, kita tidak boleh lagi menganggap stressing yang disampaikan KPK, dianggap hal yang biasa. Kita semua harus sepakat mewujudkan Pemerintah Kota Prabumulih pemerintahan yang bersih berintegritas dan tidak korup

”para SKPD Kakan Kabag, Camat dan Lurah , jangan coba-coba lagi untuk neko neko melakukan Perbuatan melawan hukum. Yang merugikan keuangan negara, dan sebagi contoh Seperti adanya saruan kerja perangkat daerah melakukan pemotongan terhadap hak-hak ASN, menggunakan dalil-dalil untuk setoran dan sebagainya.

Ardiansyah Fikri juga menyinggung soal, pembahasan RAPBD Kota Prabumulih dengan DPRD, semua SKPD jangan sampai ada janji Atau menjanjikan sesuatu. Itu semua tidak boleh terjadi, jika oknum dewan akan menghambat, maka Skpd harus menjelaskan bahwa peruntukan anggaran tersebut. Dan siapkan argumen yang benar.

Untuk tahun 2019 atas nama pimpinan dan selaku kepala daerah, meminta para SKPD, Kepala kantor, Kepala bagian, para Camat dan Lurah, untuk menjadikan Pemerintah Kota Prabumulih, pemerintahan yang bersih, berintegritas dan tidak korup.

Bagi Satuan dinas, kepala kantor kepala bagian, masih mau melakukan Kongkalikong dengan pihak tertentu itu , tanggung sendiri akibatnya, sebab kalau dulu KPK menangani kasus-kasus penyalahgunaan ruangan negara, nilainya miliaran rupiah untuk sekarang tidak demikian lagi srbanyak Rp16.000 pun bisa menjadi OTT KPK , pungkas Ardiansyah Fikri.

Ketika diwawancarai media ini Ardiansyah Fikri menyatakan di Era kepemimpinan Ridho Yahya dan Ardiansyah Fikri, kami siap untuk mewujudkan Pemerintah Kota Prabumulih pemerintahan yang berintegritas, bersih dan tidak korup.

Hal Senada dikatakan Sekda M. Kowi, stressing yang disampaikan oleh Bapak Walikota dan Wakil walikota itu harus didukung penuh oleh ASN, upaya Bapak walikota dan wakil walikota menjadikan pemerintahan yang berintegritas bersih dan tidak korup sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2018 yang lalu.

Lebih lagi untuk sekarang stretching dari KPK itu sudah sangat jelas, stop melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pelanggaran hukum dan merugikan keuangan negara. Ke depan kita harus berantas hilangkan semua bentuk perbuatan yang dapat keuangan negara. Ucap Kowi singkat.(Ags)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 6 =