RPJMD Sumsel Aamin Ya robal Alamin

Palembang, jurnalsumatra.com – Ketua Pansus IV Anita Nuringhati menjawab amin ya robal alaim ketika dikonfirmasi tentang tindak lanjiut dan perjalanan RPJMD melalui whatappnya.

Rapat pansus IV dan DPRD Sumsel akhirnya kembali membahas renstra Pemprov Sumsel yang akan dituangkan didalam RPJMD Sumsel 2018 – 2023. Entah kapan  RPJMD Sumsel ini akan disetujui kedua belah fihak. Semua fihak bersikukuh dengan pendapatnya masing  – masing.

Pemprov berpendapat RKPD 2018 yang telah menjadi Perda APBD dapat di rubah menyesuaikan visi misi gubernur saat ini dengan payung hukum Permendagri no 86 tahun 2017 dan izin Mendagri.

DPRD Sumsel berpendapat lain dengan asumsi Perda APBD 2019 telah disahkan berdasarkan evaluasi dari Mendagri sehingga bila dirubah dengan RKPD baru maka besaranya tidak berubah namun hanya judul dan jenis kegiatan yg di rubah.

Tarik ulur pembahasan RPJMD ini terkesan disebabkan Kemendagri tidak konsisten dengan aturan yang telah mereka buat. akibatnya semua fihak merasa benar dan bersikukuh dengan pendapatnya.

Ketika di konfirmasi kepada Deputy MAKI Sumsel didapat jawaban “saya menjadi bingung dengan APBD Sumsel 2019 karena sudah di evaluasi Mendagri namun karena perubahan RPJMD dapat di rubah kembali menurut Kemendagri”, ujar feri Deputy MAKI.

“Jelas saja DPRD Sumsel murka karena kerja keras mereka membahas APBD  2019 di 2018 seolah tidak di anggap”, ujar feri lebih lanjut.

Ketika dimintakan pendapat ke “Pahotan Siagian pemerhati pemerintahan Sumsel didapat jawaban “semua sama saja ibarat janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. ujar Pahotan.

Dampak dari alotnya pembahasan RPJMD Sumsel adalah seolah DPRD Sumsel alihkan perhatian perubahan RKPD 2018. Sementara bagi Pemrov Sumsel terkesan lamban membahas RPJMD Sumsel yg di harusnya dibahas di akhir tahun 2018

Ketika dimintakan pendapat dg koordinator FITRA Sumsel “Nuniek” didapat jawaban “Tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif ini sangat berdampak dan merugikan bagi masyarakat. Terutama terkait konsekwensi terhadap serapan anggaran, kata Nuniek.

Lebih lanjut Nuniek menambahkan “Mengingat ini sudah memasuki bulan ketiga, tetapi dokumen perencanaan pembangunan masih dalam proses pembahasan, maka yg dikhawatirkan adalah kwalitas dr implementasi  pembangunan itu tidak akan maksimal, dengan alasan keterbatasan waktu, sehingga yg penting annggaran bisa habis dgn kwalitas pelayanan yg buruk, ujar Nuniek lebih lanjut.

Dan pada akhirnya masyarakat yg akan dirugikan, tambahkan Nuniek di akhir pendapatnya. (eka)

Leave a Reply