RPJMD Sumsel Bagai Buah Simalakama

oleh IR Ferry Kurniawan Pemerhati APBD

RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional .

Penyusunan RPJMD melalui konsultasi politis kepala daerah terpilih dengan DPRD untuk perencanaan bottom-Up atau memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan RPJMD.

Setelah RPJMD disetujui secara politis antara DPRD dan Pemerintah Daerah maka SKPD menjabarkanya dalam Renstra yang menjadi acuan RKPD dan selanjutnya dibahas bersama DPRD kembali dengan nota kesepahaman penyusunan KUA PPAS.

Biasanya terjadi sinergi antara DPRD dan Pemda dalam proses persetujuan RPJMD menjadi Perda RPJMD dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Di luar kebiasaan terjadi hal sebaliknya,  terjadi deadlock pembahasan RPJMD Sumsel karena adanya revisi RKPD oleh Pemprov Sumsel dimana hal ini memang di mungkinkan oleh Kemendagri.

Deadlock pembahasan RPJMD karena RKPD yang telah menjadi Perda APBD di revisi dan disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur terpilih.

Tidak menjadi suatu masalah krusial bila revisi RKPD tidak terjadi  di tahun politis 2019 karena konstituen belum menentukan pilihannya.

Namun Revisi RKPD diduga berdampak kepada perubahan program politis para anggota DPRD Sumsel yang telah tersusun didalam APBD 2019 .

Akibat revisi RKPD  itu maka patut diduga para anggota DPRD Sumsel yg mempunyai program politis di APBD 2019 menjadi khawatir konstituen tidak akan memberikan suara kepada mereka.

Pemda Sumsel selaku pengusul dan pelaksana RPJMD 2019 harusnya mengajukan perubahan RPJMD di akhir tahun sehingga waktu pembahasan lebih longgar.

Adu kuat pengaruh tidak menjadikan salah satu menjadi pemenang. Agenda politis eksekutif dan legislatif harusnya di kesampingkan dulu demi kepentingan masyarakat.

Kepentingan mendapatkan suara Konstituen dan balas budi kepada timses harus berada di bawah kepentingan masyarakat.

Solusi yang terbaik adalah secara bersama – sama meminta pendapat dan petuah Kemendagri dan apapun hasilnya maka itu yang harus di laksanakan.