RUU Jabatan Hakim Fokus Pada Manajemen Hakim

Palembang, jurnalsumatra.com – Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim (RUU JH) dikatakan Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi, hanya akan terfokus pada isu manajemen hakim.
“RUU JH ini terfokus pada isu manajemen hakim, bukan hanya pada persoalan teknis yudisial,” jelas Farid dalam diskusi mengenai manajemen kekuasaan kehakiman di Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumsel, Jumat.
Secara substansi, Farid menjelaskan RUU Jabatan Hakim ini berisi pengaturan rekrutmen atau seleksi hakim, serta penilaian profesionalisme termasuk yang dimaknai dengan adanya periodeisasi hakim agung.
“Kemudian berkaitan dengan rotasi dan mutasi hakim, serta mengenai jabatan hakim selaku pejabat negara,” kata Farid.
Mengenai pemaknaan hakim sebagai pejabat negara, Farid menegaskan hal itu bukan hanya persoalan fasilitas semata.

Farid menjelaskan yang paling substansial dari pemaknaan hakim sebagai pejabat negara adalah supaya putusan hakim tidak dijadikan alasan untuk melakukan kriminalisasi terhadap hakim.
“Pejabat negara ini tidak hanya berhenti pada atribut yang bersifat sementara, namun hakim tidak dapat dikriminalkan karena putusannya, bukan akuntabilitas atas putusannya,” jelas Farid.
Farid mengatakan hal ini serupa  dengan hak imunitas yang dimiliki seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang menjadi mandatnya.
“Karena kalau kita bandingkan sekarang, pernah ada hakim yang setelah pensiun digugat secara perdata atas putusannya, itu yang harus kita hindari,” tutur Farid.
Sejak tahun 2015, pembahasan RUU Jabatan Hakim masih terus dilakukan di DPR RI. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya akan berusaha mengesahkan RUU Jabatan Hakim sebelum masa sidang DPR tahun 2018 ini berakhir.(anjas)

Leave a Reply