Saksi Tiga Paslonbup Tolak TTD C1

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Rapat pleno perhitungan suata Pemilukada Lahat dan Pilgub Sumsel telah dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilih Kecamatan) di22 kecamatan yang ada diBumi Seganti Setungguan. Namun sebanyak Tiga saksi Cabup Nomor urut.1,3,4 dan 5 menolah membubuhkan tanda tangan hasil perhitungan atau berkas C1 yang ada, meski demikian KPUD Lahat tetal menetapkan perhitungan surat suata tingkat kabupaten akan tetap dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 mendatang.

Ketua KPUD Lahat Syamau Rizal mengatakan, berdasarkan laporan dari anggota PPK bahwa saat perhitungan ditingkat kecamatan, banyak saksi yang menolak memberikan tanda tangan dengan alasan sudah mendapat perintah dari atasan. Meski demikian, tidak akan menghalangi langkah KPUD Lahat untuk tetap melakikan perhitungan dan menetapkan siapa Cabup dan Cawabup terpilih.

“Mereka tidak memberikan tanda tangan itu adalah hak mereka dan KPU melalui PPK tetap akan memberikan lampiran D1 dan D2, saat ini PPK dibeberapa kecamatan sudah ada yang menyelesaikan rapat pleno perhitungan dan mudah-mudahan akan selesai sebelum tanggal 6 Juni 2018,” ujarnya Senin (3/7/2018).

Dijelaskannya, terkait adanya aksi Money Politik dan Demo yang dilakikan para pendukung paslon Bupati dan wakil bupati maka tidak akan menghalangi langkah KPU untuk melaksanakan tugas, karena sudah ada pihak terkait seperti Panwaslu, Gakumdu dan Polisi yang menangani. Untuk aksi penolakan penandatanganan berkas C1 oleh saksi paslon maka akan dimasikan dalam berkas kejadian peristiwa sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Saat ini KPUD Lahat juga sedang melakukan pembukaan bagi calon anggota Legislatif untuk Pileg tahun 2019 mendatang. Kita harap kan semua pihak dapat bersabar sembari waktu perhitungan tiba dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri,” imbuhnya.

Sementata itu, Irman (45) salah satu saksi paslon bupati Lahat nomor urut 1 menuturkan, sengaja tidak memberikan tanda tangan persetujuan hasil rapat pleno tingkat kecamatan dikarenakan sudak ada instruksi. Sehingga kami hanya wajib hadir dan membawa pulang lampiran D1 dan D2 sebagai laporan.

“Kami hanya melaksanakan tugas yakni hadir saat pleno dikecamatan, kami tidak tandatangan takut kena marah atasan dan untuk lebih jelasanya kami tidak bisa memberikan jawaban,” pungkasnya didampingi saksi lainnya.(Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + eighteen =