Sangsi Bagi Parpol Telat Serahkan LPJ

Palembang, jurnalsumatra.com – Semua Partai Politik wajib menyerahkan Laporan Pertanggung-jawaban dana bantuan keuangan 2017 paling lambat pada 31 Januari mendatang. Jika tidak, maka Parpol mendapat sanksi dengan tidak mendapat dana keuangan Parpol lagi.

Kabid Politik Kesbangpol Provinsi Kurniawan mengatakan, berdasarkan regulasi baru BPK nomor 2 tahun 2015, untuk pertanggungjawaban dana bantuan keuangan Parpol paling lambat satu bulan tahun berakhir. “Jadi paling lambat laporan ke BPK RI pada 31 Januari mendatang,” ujarnya.

Bila laporan pertanggungjawaban diserahkan diatas tanggal 31 januari, maka Parpol itu tidak akan mendapatkan bantuan pada 2018. “Artinya kena sanksi,” ucap Kurniawan.

Untuk penerima dana bantuan tertinggi  Rp 359.639.280. Selanjutnya Golkar Rp 276.339.168 dan Demokrat Rp 217.797.552. Total       dana bantuan keuangan kepada 10 parpol Rp 2.030.811.552. “Dananya dari APBD Provinsi,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply