Satoto : Kasus GSG Diduga Terkait OTT DPRD Muba

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com – Kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) diduga ada kaitanya dengan kasus suap DPRD Muba yang terjaring operasi tangkap tangan (Ott) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Pasalnya OTT yang dilakukan KPK tahun 2015 lalu, bertepatan dengan proses pembanguan GSG tahap ke-dua.

“Pembangunan gedung serbaguna itukan melalui tahapan mulai tahun 2014, 2015 dan 2016. Diduga kasus GSG ini ada kaitanya dengan kasus suap DPRD Muba pada tahun 2015 lalu. Karena berbarangan, saat KPK melakukan Ott gedung serbaguna itu sedang dalam proses pembangunan tahap II. Nah, ini perlu diselidiki, termasuk pembangunan Rumah Pintar dan Masjid Raya Sekayu.”Hal ini dikatakan Satoto Waliun salah satu aktifis Muba saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com diruang kerjanya Kamis (26/7/2018).

Satoto juga mengucapkan terimakasih kepada Polres Muba yang telah berani menetapkan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan gedung serbaguna.”Kita beri apresiasi Polres Muba, karena telah berani menetapkan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan gedung serbaguna sekayu.

Selaku masyarakat muba saya merasa dirugikan, dirugikan dengan ada terungkap indikasi korupsi, kedua gedung tersebut sampai detik ini tidak bisa pergunakan dan nyaris rusak sebelum dipergunakan. Saya harap penyidik mengusut dan membongkar sampai ke akar-akarnya supaya tau siapa actor dibelakangnya.”harap dia.

Menurut Satoto proses penyidikan kasus GSG itu harus berkeadilan, trasparan dan akuntabilita.  Siapapun yang terlibat pencairan dana tersebut, menurut dia harus diperiksa jika perlu ditetapkan sebagai tersangka baru.

“Anggaran itu tidak akan bisa bergulir dan tidak serta merta langsung keluar menjadi sebuah proyek tanpa ada kesepakatan antara Pemkab Muba dengan DPR. Tentu ada proses mulai dari penganggaran pansus anggaran ketok palu, pemeriksaan dan pengawasan. DPRD juga setiap tahun melakukan pungsi control dengan membentuk pansus realisasi anggaran. Artinya DPRD juga bertanggungjawab atas terjadinya dugaan penyelewengan pembangunan gedung tersebut. “Tegasnya.

Aktifis Muba yang kerap disebut manusia toa ini berharap agar pemerintah Kabupaten Muba saat ini dapat mengambil kebijakan mengenai gedung serba guna tersebut.

“Gedung serbaguna itu jangan sampai terbengkalai, pemerintah saat ini harus tegas dan harus mengambil kebijakan yang jelas, soal proses hukum kita hormati dan tetap jalan, gedung tersebut harus memiliki status hukum yang jelas, apa dimusnakan, digunakan atau dibiarkan saja, tapi ingat pembiaran merupakan tindakan yang bisa merugikan orang banyak.”Tandasnya. (Rafik Elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 12 =