Satpol PP Mataram Diminta Tingkatkan Kinerja

     Mataram, jurnalsumatra.com – Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana meminta, Satuan Polisi Pamong Praja meningkatkan kinerja dalam rangka penegakan peraturan daerah serta menciptakan kondisi aman, tertib dan harmonis di tengah masyarakat.
“Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam mengayomi masyarakat,” katanya melalui Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang seusai kegiatan rapat koordinasi dengan jajaran Satpol PP setempat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Dikatakan, kompleksitas persoalan di lapangan membutuhkan kinerja yang semakin baik, terukur dan terstandar sehingga perlu dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) sebagai panduan menjalankan aktivitas rutin dalam kaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.
“Maksimalkan potensi yang ada, meskipun secara jumlah masih terbatas tapi pastikan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  dapat terus ditingkatkan,” katanya mengingatkan.
Di samping itu, jajaran Satpol PP juga perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pimpinan dengan staf agar garis koordinasi atau rantai komando harus berjalan secara efektif.
“Hal itu bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk pelayanan yang makin baik dan efektif,” katanya.

     Karena itu, untuk berbagai aktivitas patroli harus menjadi agenda rutin guna memastikan setiap sudut Kota Mataram terjamin kondusifitasnya serta memberikan rasa aman.
Untuk itu, Satpol PP perlu “mobiling” secara teratur dan terstruktur dalam rangka patroli kota terhadap berbagai keseharian yang harus diatensi.
Seperti keberadaan pengemis disejumlah rambu lampu merah, anak funk, anak jalanan, gelandangan, termasuk untuk pelanggaran pemanfaatan pedestrian, penertiban pedagang kaki lima (PKL), pedagang minuman keras tradisional jenis tuak dan lainnya.
Khusus untuk pedagang tuak, wakil wali kota sebelumnya sudah menginstruksikan kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan lebih ketat terutama bagi pedagang yang telah mendapat dana kompensasi dari pemerintah kota.
Dana kompensasi bagi pedagang tuak itu dimaksudkan agar mereka beraih ke jenis usaha lain yang lebih bermanfaat.
“Tapi dari informasinya masih ada pedagang tuak yang ‘kambuh-kambuhan’ berdagang lagi, sehingga perlu untuk ditindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada, jika upaya persuasif sudah tidak diindahkan,” katanya.(anjas)

Leave a Reply