Sengketa Lahan PTGPI dengan Petani Kembali Memanas

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com- Meski sempat berujung bentrok dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia secara menggenaskan dilapangan pada tahun 2016 lalu.

Namun sengketa lahan antara kelompok tani Muda Rasan Jaya dengan PT Gutrie Peconina Iindonesia (GPI) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit wilaya desa Gajahmati, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) belum juga menemukan titik terang, bahkan sekarang ini persoalan kembali memanas.

“Selain dana talangan hidup berupa pinjaman yang harus kami bayar, kami belum diberikan hak-hak sebagai petani, baik berupa dana seutuhnya, dana bagi hasil atau kebun bagi hasil, Padahal tanah yang kami serahkan kepada PT GPI sudah ditanami pohon kelapa sawit sejak tahun 2004 lalu. Sedangkan kerjasama antara PT GPI dengan kami petani sudah berjalan kurang-lebih 14 tahun dengan pola 60% dan 40% (60% hak petani berupa hasil kebun atau kebun sawit, dan 40% dikuasai oleh perusahaan berupa kebun inti.

Sebenarnya kami sudah tidak sabar lagi dengan keadaan ini, sehubungan tujuan pemerintah dan pihak keamanan ingin mewujudkan situasi keamanan yang kondustif.  Jadi marilah kita duduk bersama dan selesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. “Demikian dikatakan H Yusuf Senen salah satu petani saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com dikediamannya kemarin.

Selaku toko masyarakat dan tetua Muba, H Yusuf mengkhawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya khawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, penutupan atau penghentian pembangunan kebun bahkan demonstrasi pun bisa terjadi, nah ini bisa menimbulkan suasana kurang baik ditengah-tengah pesta demokrasi. Jadi saya harap pemerintah dapat bertindak adil, indevenden dan memperoses persoalan masyarakat petani dengan perusahaan asing ini dengan cermat tanpa kezoliman, begitu juga dengan para penegak hukum agar tetap berada dalam kenetralannya. “Harapnya.

Menurut H Yusuf awal mula PT GPI membuka kebun inti plasma pada tahun 2004 dengan izin lokasi 6000 Ha meliputi tiga wilaya yakni DesaGaja Mati Kecamatan Sungai Keruh, Kelurahan Serasan Jaya dan Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu. kesepakatan awal kerjasama dilakukan Kepala Desa Gaja Mati dengan dengan pola 60-40% (60% milik petani dan 40% milik perusahaan). Sementara petani tidak dibebani biaya apapun, jika petani menyerahkan lahan maka dianggap kerjasama. Jika petani tidak tersedia kerja sama, maka lokasi tanah di inclubkan. Jika mau jual lahan dibayar sesuai budget. Maka terjadilah pola kerjasama antara petani dan perusahaan, seiring dengan janji pun hingga berbondong-bondong lah masyarakat mendaptarkan kepada kades setempat untuk kerjasama dengan PT GPI.

Gelombang pertama berhasil dibangun dengan anggota 262 dengan SK bupati No. 0217 tahun 2010 dan berdirilah KUD Sinar Delima sebagai wadah dari para petani. Kemudian tahun 2005 kembali dibuka area kebun kelapa sawit seluas 4000 Ha meliputi area Kelurahan Kayuara dan Serasan Jaya dengan SK bupati No.1191 tahun 2012.

“Tahap inilah mulai terjadi kericuhan tumpang tindi lahan dan surat tanah masyarakat, antara masyarakat Kayuara dan masyarakat Sekayu bahkan terjadi klaim mengklaim tanah oleh masyarakat yang notabennya tidak begitu jelas. Ada yang ngaku punya tanah punya surat, ada yang ngaku punya tanah peninggalan orang tua dan tidak punya surat. Ada yang tidak punya tanah dan tidak punya surat ngaku punya tanah alias “numpang nindih”.

Dalam suasana ricuh ini juga lurah Serasan Jaya membuat SPH, tetapi setelah SPH tanah tersebut jadi, sebagian besar menurut kami fiktip, hal ini dapat kami buktikan karena tanah kami yang surat dasarnya jual beli yang sah. Sementara diatas tanah tersebut sudah ada SPH atas nama orang lain.”Terang dia.

H Yusuf juga menjelaskan, kalau upaya hukum sudah mereka lakukan dengan cara melapor ke dinas terkait dan Kepolisian bahkan Gubernur Sumsel namun hingga kini tidak ada penyelesaian.”Uapaya kami berdemonstrasi hingga ke polda Sumsel untuk menuntut hak-hak kami yang diambil oknum masyarakat dan mungkin oknum pemerintah yang terlibat dalam SPH fiktip itu. Namun pihak Polda menjawab akan melimpahkan persoalan ini ke polisi resort Musi Banyuasin.

Setelah permasalahan ini dilimpahkan ke Polres Muba pihak Polres mengatakan kalau persoalan tumpang tindih lahan bukan urusan pihak kepolisian melainkan urusan Pengadilan karena dianggap UU perdata. Hingga kami mendatangi Pengadilan Negeri Sekayu, namun lagi-lagi kami kami bingung dan menemui jalan buntu. Karena menurut pihak pengadilan untuk menyelesaikan persoalan yang tengah kami hadapi harus didampingi pengacara,  boro-boro mau sewa pengacara, cari makan saja susah. “Sesalnya. (Rafik Elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + fifteen =