Seratusan Mahasiswa Adat Sakamese Demo Tolak HPH

Ambon, jurnalsumatra.com – Seratusan mahasiswa adat Sakamese Nusa asal Kabupaten Seram Bagian Barat(SBB) melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Maluku menolak kehadiran HPH dan menuntut pencabutan izin Gubernur setempat, Said Assagaff terhadap dua perusahaan.
Para demonstran yang mendatangi gedung DPRD Maluku di Ambon, Kamis, menggelar prosesi adat dengan membaca ‘Pakata’ (berbicara dalam bahasa adat) dan memasang kain berang warna merah di kepala Ketua Komisi B, Ever Kermite.
Sementara sejummlah mahasiswa yang bertelanjang dada dan menggunakan parang serta salawaku (perisai) yang terbuat dari kayu melakukan tarian cakalele sambil menabuh tifa dan meniup suling bambu.
Para demonstran kemudian diizinkan masuk ruang rapat paripurna dan diterima Ever Kermite, Wakil Ketua Komisi, Abdullah Marasabessy, Sekretaris Komisi, Ikram Umasugy, dan Julius Pattipeiluhu selaku anggota komisi.
Tujuan demo adalah menuntut DPRD memanggil Gubernur Maluku untuk mencabut izin HPH kepada PT. Titian Hijrah serta PT. Tanjung Wana Sejahtera yang sementara melakukan proses perizinan.
Sayangnya seratusan mahasiswa adat ini mengaku kecewa karena kehadian mereka tidak disambut pimpinan DPRD Maluku, seperti Edwin Adrian Huwae selaku ketua atau tiga Wakil Ketua lainnya.

Akibatnya pendemo merasa kecewa dan keluar meninggalkan ruang rapat, serta mencabut kembali kain berang adat yang telah dipasang di kepala Ever Kermite.
Namun, setelah ditenangkan oleh salah satu koordinator lapangan, pendemo kembali duduk dan menyampaikan aspirasi serta mendengarkan penjelasan Sekretaris KomisiB, Ikram Umasugy.
Dalam pertemuan lanjutan, Ever Kermite memberikan jaminan aspirasi mahasiswa akan disikapi secepatnya.
“Jumat (19/10) pukul 10.00 WIT kami melakukan pertemuan lanjutan dengan pimpinan dewan dan mengundang para mahasiswa,” tegasnya.
Salah satu korlap aksi demo, Tuanakotta mengatakan, mereka sudah pernah menemui Komisi B DPRD Maluku untuk menyatakan penolakan terhadap kehadiran HPH di Kabupaten SBB.
“Ada dua perusahaan HPH yang masuk dalam hutan adat masyarakat SBB dan yang sudah beroperasi adalah PT. Titian Hijriah di ulayat adat Yapio Batai sekitar 400 hektar,” ujarnya.
Anehnya izin yang dikantongi PT. Titian Hijrah adalah untuk perkebunan, namun faktnya mereka sudah melakukan penebangan pohon dan terindikasi melebihi areal yang ada dalam perizinan.
Semua areal hutan di SBB adalah hutan adat dan sejak leluhur sudah melakukan aktivitas penanaman di dalamnya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 13 =