Silpa Indikator Perencanaan Belanja Tidak Tepat

Palembang, jurnalsumatra.com – Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Mery Spd  menilai besarnya silpa tahun 2019 yang mencapai Rp349, 152 miliar yang cukup besar  hal tersebut bukanlah suatu prestasi tapi  justru besarnya  silpa merupakan indikator nyata bahwa terdapat pola perencanaan belanja  yang tidak tepat. Lalu terdapat banyak belanja anggaran yang tidak terserap.

Seperti diketahui selama kurun beberapa tahun terakhir, realisasi APBD Provinsi Sumsel 2019 tak mencapai target yang telah ditetapkan.

Seperti di tahun 2019 dari target sebesar Rp10,533 trilun hanya terealisasi sebesar Rp9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen.

Hal ini salah satunya disebabkan tidak tercapainya target pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang cuma terealisasi sebesar Rp931,599 milyar atau 68,82 persen dari target sebesar Rp1,353 trilyun.

Untuk konstruksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp349,152 milyar.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen dari target sebesar Rp10,533 trilyun. Terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp6,523 trilyun atau 93,58 trilyun dari anggaran sebesar Rp6,970 trilyun.

Serta belanja langsung terealisasi sebesar Rp3,094 trilyun atau 86,85 persen, dari rencana sebesar Rp3,563 trilyun.

“ Fraksi PKB memandang perlu Pemprov Sumsel segera melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang serius, “ kata Mery  dalam Rapat Paripurna XIV (14) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin, (20/7/2020)

Rapat di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Sekda Sumsel H Nasrun Umar dan sejumlah kepala dinas dan SKPD , para undangan dan sejumlah anggota DPRD Sumsel.

Sehingga menurutnya, perencanaan APBD  tujuannya agar Pemprov Sumsel  bisa mengimplementasikan keterpaduan, konsistensi dan singkronisasi diantaranya perencanaan dengan penganggaran, perencanaan antar SKPD , relevasi program kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Dia juga berharap dengan adanya jalan tol Palembang-Indralaya berdampak positip bagi masyarakat sekitar.

Selain itu Fraksi PKS DPRD Sumsel berharap terhadap penggunaan anggaran di Pemprov Sumsel  agar dapat melakukan percepatan dan pengawasan langsung terhadap capaian realisasi anggaran.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ahmad Toha Spd Msi menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Sumsel yang sudah di raih enam kali dari BPK RI jangan hanya dijadikan target dan tujuan  yang terkesan seremonial semata.

 “Tapi bagaimana prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah ini dapat sejalan dengan kemampuan  instansi dalam  melaksanakan program pembangunan  terutama berkaitan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

“Setidak-tidaknya ada korelasi antara perolehan WTP ini  dengan penurunan angka  kemiskinan dan pengangguran di wilayah Sumsel,” katanya sembari meminta Pemprov Sumsel dalam melakukan strategi dalam peningkatan pendapatan daerah yang lebih kreatif dan inovatif dan terus menggali dan mempertajam potensi-potensi  sumber PAD lainnya,” katanya.

Terkait adanya penurunan belanja daerah dinilai masih rendahnya penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov Sumsel.

Selain itu Pemprov Sumsel di minta berperan aktip dalam menjamin dan memastikan pelayanan permintaan rapid test yang mudah dan biayanya terjangkau oleh masyarakat  kalau perlu gratis mengingat pemerintah sudah menganggarkan dana untuk covid-19 yang cukup besar.

“ Kami meminta Pemprov Sumsel  memperhatikan kesejahteraan nasib honorer penghubung urusan keagamaan desa yang sampai saat ini intensif honorer yang jumlahnya Rp300 ribu perbulan belum direalisasikan,” katanya

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung  menilai pandemi covid-19 ini membuat proses belajar dan mengajar di Sumsel beradaptasi untuk dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan tehnologi dan jaringan internet.

“ Jadi tidak cukup hanya dilakukan gerakan sosialisasi terhadap surat bersama empat menteri tersebut,” katanya.

Terpenting Pemprov Sumsel bersama-sama dengan pemerintah daerah mulai dari sekarang mempersiapkan  infastruktur berupa perangkat keras tehnologi internet juga perangkat lunaknya seperti program pembelajaran dan SDM terutama para guru yang mungkin banyak terkendala dalam  hal tehnologi internet.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi atas bantuan Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk mahasiswa di masa pandemi covid-19.

“Kami menghimbau agar proses verifikasi dan validasi data segera dilakukan sehingga hal tersebut segera dapat direalisasikan,” kata Tamtama sembari meminta Pemprov Sumsel dapat menyikapi rendahnya harga karet di petani dan pengoptimalan PAD.

 Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Sri Sutandi  menilai perlu dibangun kemitraan  agar bersinergi  antara Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel untuk  menjunjung tinggi kebersamaan.

Keberhasilan Pemprov adalah juga keberhasilan DPRD dalam hal legislasi, pengawasan  begitu sebaliknya kegagalan Pemprov Sumsel  juga merupakan kegagalan DPRD.

“Raperda sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumsel dapat menerimanya,” katanya.

Sedangkan Jubir Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumsel , Abu Sari mengatakan, belanja untuk pemenuhan kepentingan masyarakat harus jadi prioritas daripada birokratis, dan untuk memprioritaskan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan.

“Optimalisasi APBD digunakan secara efektif dan efisien untuk Sumsel Maju Untuk Semua. Dan serius dalam bidang pendidikan untuk percepatan laju pembangunan SDM di Sumsel. Dan diprioritaskan pada perekonomian,” katanya.

Hal senada dikemukakan fraksi-fraksi yang lain di DPRD Sumsel menyampaikan agar ada keselarasan program DPRD dan Provinsi Sumsel untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Hal ini perlu dilakukan sebagai sesama penyelenggara sehingga pelaksanaan APBD sesuai target yang telah ditetapkan.

Para perwakilan Fraksi juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selaran kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang keenam kalinya. Hal tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki menskor persidangan hingga Senin (27/7/2020) dengan agenda pengambilan keputusan.(rlls)