Sistem Autodebet Premi Dinilai Prematur

Tanahdatar, Sumbar, Jurnalsumatra.com  – Joni Hermanto (32) salah seorang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) memprotes pihak BPJS Kesehatan, pasalnya ia mengaku menjadi korban lebijakan pembayaran premi sistem autodebet rekening bank yang ia nilai prematur.

Menurut pengakuan nara sumber Joni periswa bermula saat beberapa bulan lalu istrinya mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk melengkapi administrasi istrinya diminta menyiapkan rekening bank dan mengisi form pernyataan bersedia dilakulan pendebetan dari rekening bank tersebut setiap bulannya, untuk membayar premi kepesertaannya. Karena tidak punya rekening bank yang ditunjuk oleh BPJS sang istri akhirnya menggunakan rekening milik Joni suaminya serta meminta Joni untuk mengisi form.

Selang beberapa hari Joni lalu memerima notifikasi SMS dari pihak bank bahwa fitur autodebet sudah diaktifkan di rekening Joni untuk pembayaran kepesertaan BPJS istrinya pertanggal 1 setiap bulannya.

Namun permasalahan baru muncul pada Sabtu (15/09) saat Joni mendampingi sang istri untuk kontrol ke rumah sakit. Pihak rumah sakit mengatakan kartu BPJS milik istrinya tidak aktif karena ada tunggakan premi. Pihak rumah sakit lalu menyarankan Joni untuk melakulan pembayaran tunggakan presmi secara manual. Tapi Joni menolaknya, Joni justru memilih membayar biaya perawatan dengan status pasien umum.

“Saya menolak membayar premi menual karena pihak BPJS sudah membuat kebijakan wajib bagi peserta untuk membayar iuran JKN-KIS melalui autodebet bukan melalui pembayaran manual. Kalau bahasanya saja wajib berarti tidak ada tawar-menawar lagi. Jika saya bayar secara manual berarti saya tidak taat dan patuh serta tidak mendukung kebijakan BPJS”, tutur Joni kepada media ini Senin (16/09/2019).

Joni menambahkan selain tidak mendapat haknya berupa layanan kesehatan akibat tunggakan itu Joni juga diwajibkan membayar biaya denda untuk mendapatkan layanan rawat inap. Bahkan setelah saya menyampaikan keluhan itu kepada Kepala BPJS Batusangkar Erwin Fadila. Saya malah mendapat jawaban yang tidak memuaskan dan Kepala BPJS terkesan lepas tangan dengan menyalahkan pihak bank serta meminta saya melakukan komplain serta menuntut kerugian yang dideritanya ke pihak bank.Ungkap Joni.

Namun setelah saya menanyakan ke bank, pihak bank justru membantah telah terjadi gagal debet dari sistemnya. Bahkan melalui keterangan tertulisnya pihak bank sudah mengimput pembayaran iuran BPJS dari rekening saya.

“Saya tidak akan mau menanggung konsekwensi atas kelalaian yang tidak saya perbuat. Selangkahpun saya tidak akan mundur, jika tidak ada titik temu dengan pihak BPJS saya akan serahkan lembaga lain untuk menyelesaikan nya, misalnya Ombudsman, BPSK, YLKI atau kapan perlu ke penganilan”, tutup Joni.

Setelah dikonfirmasikan kepada kepala BPJS Tanah Datar Erwin Fadila melalui Watshapp pada pukul 10.15 wib pada Selasa (17/09/2019), Maka Erwin menjawab dengan singkat kepada Wartawan.

“Waalaikumsalam, pak Armen, kalo mengenai pak Joni sudah di proses dan menunggu hasil, lebin jelas silahkan koordinasi saja ke beliau, saya sudah jelaskan secara detail termasuk dengan solusinya. Terima kasih”.(mYt)