Sleman Dorong Padukuhan Bentuk “Jaga Warga”

   Sleman, jurnalsumatra.com – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong tiap-tiap padukuhan di wilayah setempat untuk membentuk kelompok pengamanan swakarsa “Jaga Warga” untuk membantu menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Saat ini, proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada publik dihadapkan pada masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dari tahun ke tahun yang meningkat,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sleman Hery Sutopo di Sleman, Selasa.
Menurut dia, Satpol PP mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan stabilitas wilayah, dimana basisnya adalah di tingkat akar rumput atau masyarakat yakni “Jaga warga”.
“Jaga Warga merupakan basis kondisioning kondusifitas wilayah sampai di tingkat padukuhan bahkan sampai di tingkat Dasa Wisma, lebih kecil dari pada RT/RW, untuk mewujudkan ‘Sleman Menjaga’,” katanya.

Ia mengatakan, ide sederhananya adalah bagaimana caranya agar dapat mengintegrasikan (synergies), menghubungkan (connectivity) antara pendekatan keamanan, ketenteraman ketertiban umum (security approach) dengan pendekatan kesejahteraan (welfare/prosperity approach).
“Kamtibmas-Trantibum wilayah akan terwujud bila warga masyarakatnya seiahtera, demikian pula sebaliknya warga masyarakat yang sejahtera akan memperkuat Kamtibmas-Trantibum,” katanya.
Hery mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong masing-masing padukuhan untuk segera membentuk “jaga warga” karena jumlah padukuhan di Sleman cukup besar.
“Jaga warga ini terdiri dari sekitar 15 orang warga, nanti setelah terbentuk pengukuhan bisa dilakukan oleh camat wilayah setempat baik itu di wilayah padukuhan, tingkat desa maupun secara serentak di tingkat kecamatan,” katanya.
Ia mengatakan, upaya-upaya tersebut juga didukung Satpol PP Sleman dengan penyusunan manual sistem seperti manual sistem patroli, antisipasi terorisme dan radikalisme, serta pengamanan objek vital nasional.
“Selain itu juga manual sistem pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa, manual sistem pengamanan pejabat, tamu VIP dan WlP, sistem pengamanan pilkades dan pilbup, pengamanan rumah dinas bupati dan wakil bupati, penggunaan media daring ‘Hallo Pol PP’, manual sistem ketenteraman dan ketertiban masyarakat, manual sistem unit intel dan unit provos serta PPNS, serta sistem operasi pekat,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =