SPPD DPRD Pagaralam Melanggar Banyak Peraturan

Palembang, jurnalsumatra.com – LSM Fitra melalui Kordinatornya Nunik kepada jurnalsumatra.com menjelaskan temuannya terhadap SPPD DPRD Kota Pagaralam. Belanja perjalanan dinas merupakan sarana dalam rangka untuk memperlancar kinerja dan melaksanakan program pemerintah yang membutuhkan pegawai untuk pergi dari domisili ke tempat tujuan.

Untuk keperluan tersebut, pemerintah membayarkan semua biaya yang dibutuhkan dalam perjalanan dinas baik transportasi, penginapan ataupun uang harian. Belanja perjalanan dinas tersebut ditentukan ada yang bersifat at cost dan ada yang sifatnya lumpsum serta dibatasi plafond anggarannya.

Untuk itu pemerintah Kota Pagaralam telah mengalokasikan anggaran sebagaimana  belanja Perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp30.049.018.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.400.374.896,00 atau 84,53%. Realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp25.400.374.896,00 atau sebesar 39,83% bila dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja perjalanan dinas yg ada di pemerintah Kota Pagaralam.

Dasar yg dipergunakan untuk pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD adalah RKA/DPA yang ditetapkan pada bulan Desember 2015 untuk penyusunan APBD TA 2016. Untuk pembayaran belanja perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan Oktober 2016, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayar sesuai dengan nilai perjalanan dinas yang ada dalam RKA/DPA yang masih mengacu pada tarif perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Walikota Pagaralam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagaralam TA 2015, bukan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2016. Berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, hal ini dilakukan agar para Anggota DPRD tetap dapat  pelaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan yang ada dalam RKA, karena bila dilakukan pembayaran perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas (Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016), maka jumlah dana perjalanan dinas sebagaimana yang ada dalam SPD (Surat Penyediaan Dana) tidak mencukupi. Hal ini dimaksudkan agar output yang semula direncanakan dengan menggunakan tarif awal akan tercapai dengan optimal jika pembayaran perjalanan dinas tidak menggunakan tarif baru.

Pada saat APBD Perubahan telah disahkan tanggal 26 Oktober 2016, mereka telah mengakomodir anggaran perjalanan dinas dengan menggunakan tarif perjalanan dinas baru yang mengacu pada Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2016. Sedangkan selisih antara standar biaya perjalanan dinas antara RKA/DPA dan Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2016, baru dibayarkan pada bulan Oktober s.d. Desember 2016 kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun komponen belanja perjalanan dinas yang dibayarkan berupa uang saku, uang representatif, dan biaya kendaraan dalam kota setempat dimana perjalanan dinas tersebut dilaksanakan.Ada selisih sekitar 258%  antara tarif biaya perjalanan dinas yg mengacu pada RKA/DPA dengan tarif yg mengacu pada Perwako No 121 thn 2016. Sebagai perbandingan besaran biaya perjalanan dinas antara RKA/DPA Sekretariat DPRD sebelum APBD Perubahan dengan Keputusan Walikota Nomor 121 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Biaya Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD

No Uraian

 

Satuan Tarif RKA/DPA Sekretariat DPRD

sebelum APBD P (Rp)

 

Tarif Keputusan Walikota No.121

Tahun 2016 (Rp)

 

1 Pimpinan DPRD

 

a. Uang Saku Palembang Hari 380.000,00 1.000.000,00

 

b. Uang Saku Jakarta Hari 530.000,00 1.700.000,00

 

c. Uang Representasi Hari 250.000,00 500.000,00

 

d. Taksi Hari 170.000,00 500.000,00

 

2 Anggota DPRD

 

a. Uang Saku Plg Hari 380.000,00 800.000,00

 

b. Uang Saku Jakarta Hari 530.000,00 1.500.000,00

 

c. Uang Representasi Hari 250.000,00 450.000,00

 

d. Taksi Hari 170.000,00 400.000,00

 

Dari hasil pemeriksaan atas buku kas umum dan pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD, serta hasil evaluasi APBD Perubahan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran rapelan perjalanan dinas bagi Anggota DPRD dasar pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD adalah RKA/DPA yang ditetapkan pada bulan Desember 2015 untuk penyusunan APBD TA 2016. Sampai dengan Desember 2016, rapelan perjalanan dinas yang telah dibayarkan sebesar Rp 3.745.716.000,00 yang terdiri dari rapel pembayaran perjalanan dinas dalam provinsi sebesar Rp 759.066.000,00 dan rapel pembayaran perjalanan dinas luar provinsi sebesar Rp 2.986.650.000,00.

Artinya pemerintah Kota Pagaralam telah mengabaikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 621/KPTS/BPKAD/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagaralam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagaralam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016 tanggal 10 Oktober 2016. Di dalam evaluasi keputusan gubernur tersebut menyebutkan bahwa penambahan alokasi anggaran perjalanan dinas harus dikurangi secara signifikan dandirasionalkan jumlah alokasi anggarannya, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016

Namun selama dalam proses penyusunan LHP, telah dilakukan pengembalian atas rapel perjalanan dinas yg telah diberikan pada para anggota DPRD ke Kas Daerah pada tanggal 23 Mei 2017 seluruhnya sebesar Rp1.116.398.000,00. Dengan demikian, masih ada sisa rapel perjalanan dinas yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 2.629.318.000,00 (Rp 3.745.716.000,00 – Rp 1.116.398.000,00 )(relis FITRA/nunik handayani)

Sumber Data

Laporan Hasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK

Nomor             : 24.A/LHP/XVIII.PLG/05/2017

Tanggal           : 26 Mei 2017

Buku               : III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + nine =