Statistik Kemiskinan Solok Selatan Di Atas Provinsi

     Padang Aro, Sumbar, jurnalsumatra.com – Sekretaris Daerah Solok Selatan, Sumatera Barat Yulian Efi menyebutkan berdasarkan statistik tingkat kemiskinan, kabupaten itu berada pada angka 7,210 atau berada di atas rata-rata provinsi dengan angka 6,870.
“Fenomena kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan indek pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh permasalahan kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, serta permasalahan keterbatasan aksebilitas dan kualitas infrastruktur,” kata dia ketika membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Muaralabuh, Rabu.
Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah itu pada 2016 sebesar 5,110 berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat sebesar 5,260. Demikian juga Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada 2016 pada angka 67,47 lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi yaitu 70,73.
Melihat kondisi ini maka pemerintah perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur sarana dasar, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yatu pendidikan, kesehatan, pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.
“Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, secara umum telah banyak terjadi kemajuan dalam aspek pembangunan sumber daya manusia, dan ke depan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

     Dengan segala program yang telah dilakukan, maka Solok Selatan bertekad pada 2019 bisa keluar dari predikat sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia.
Karena itu kata dia, semua yang direncanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan harus akurat, terukur dan juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dapat diawasi, mulai dari perencanaan oleh auditor.
“Tanpa komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, tidak akan berjalan secara efektif dan efisien,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Solok Selatan Armen Syahjohan mengatakan pembangunan di daerah sangat bergantung pada APBD yang dituangkan melalui tiga hal yaitu visi misi kepala daerah, masukan dari masyarakat serta pokok pikiran DPRD.
“Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pembangunan serta memberi masukan yang prioritas sesuai visi misi kepala daerah,” katanya.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − 5 =