Sulbar Advokasi Peraturan Bahan Pangan Berbahaya

     Mamuju, jurnalsumatra.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar membuka secara resmi advokasi peraturan bersama bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
“Pemerintah Provinsi Sulbar dan kabupaten melakukan legal basis pengawasan secara holistic atau full spectrum dalam obat dan makanan secara tuntas dari hulu ke hilir dan pemberian sanksi tegas agar memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, penting dilakukan,” kata Wagub Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, pelanggaran obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan, karena Kualitas sebuah produk pangan merupakan sebuah berpengaruh terhadap kesehatan.
“Kejahatan di bidang obat dan makanan perlu ditangani serius karena merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia, maka perlu dilakukannya kerjasama di lintas sektor pemerintahan sehingga pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan perlu menetapkan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang pembentukan tim pengawasan terpadu tingkat provinsi dan kabupaten,” katanya.
Menurut dia, melalui kerjasama terpadu lintas sektor pihaknya juga mendukung program balai POM serta mengharapkan kerja optimal.

     Kepala Balai Pengawasan Obat dan makanan  Mamuju, Netty Nurmuliawaty menyampaikan, masih banyak pangan yang tidak memiliki izin edar (TIE) ilegal namun terdistribusi di masyarakat dan terakhir telah ditemukan kasus modifikasi tanggal kedaluwarsa pada produk makanan yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
“Balai POM senantiasa berupaya meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya, namun demikian berbagai terobosan dalam pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM tidak akan maksimal jika tidak didukung legal basis yang kuat,” katanya.
Menurut dia, pengawasan keamanan pangan justru harus dilakukan dengan total baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen, termasuk kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus- kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan terkait pemberian sanksi kepada pelaku usaha dalam memberikan efek jera.
“Hasil pengawasan Badan POM terhadap pangan olahan, diketahui bahwa penyebab masalah keamanan pangan diantaranya Rhodamin B, Kuning metanil, Boraks dan formalin juga ditemukan Mikroba yang melebihi batas yang ditetapkan, seperti nilai APM E. Coli, dan Staphylococcus aureus, serta penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) spertipemanis As. Siklamat, Na. Sakarin, Asesulfam-K dan Aspartam, serta pengawet As. Benzoatdan K. Sorbat yang melebihi ambang batas yang ditentukan,” katanya.(anjas)

Leave a Reply