Sumbar Targetkan PAD Naik Rp300 Juta Melalui Perubahan Perda

Padang, jurnalsumatra.com – Pemerintah Sumatera Barat menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp300 juta melalui perubahan ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jasa Retribusi Umum.

  Sekdaprov Sumbar Alwis dalam rapat paripurna penyampaian jawaban gubernur atas rancangan perubahan ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2011 di Padang, Rabu mengatakan estimasi kenaikan PAD ini dibuat untuk memindahkan sejumlah kewenangan dari kabupaten kota kepada provinsi.

  “Beberapa kewenangan yang dipindah seperti pusat klinik hewan, labor kesehatan masyarakat vertiner yang dikelola UPT Dinas Kesehatan Sumbar tentu akan memberikan pendapatan baru bagi daerah,” kata dia.

  Dirinya berharap rancangan perubahan ini dapat segera direalisasikan sehingga dapat berdampak pada pembangunan daerah

  “Nantinya panitia khusus yang dibentuk oleh DPRD Sumbar akan melakukan pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, ” ujarnya.

  Sementara Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan fraksi DPRD Sumbar telah memberikan pandangan terhadap perubahan perda ini dan mereka mempertanyakan apakah penambahan objek retribusi berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.

  “Seluruh aspek seperti sumber daya manusia serta lembaga harus siap dengan aturan baru ini, jika tidak akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat, ” katanya.

  Sebelumnya Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumbar Risnaldi mendorong langkah pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)dengan mengubah Perda Nomor 1 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dan retribusi tera ulang.

  “Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan,” kata dia

  Ia mengatakan perubahan perda Nomor 1 Tahun 2011 menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum membuat kewenangan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dan dan retribusi tera ulang dipegang oleh pemerintah kota dan kabupaten, sementara pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan terkait retribusi jasa pelayanan kesehatan.

  Menurut dia melalui perubahan perda retribusi jasa umum ketiga ini pemerintah mengusulkan penambahan objek yang menjadi kewenangan provinsi seperti retribusi pelayanan kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner serta pelayanan laboratorium kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan Sumbar.

  “Sumber pendapatan asli daerah bersumber dari retribusi serta pajak dan yang menjadi objek adalah masyarakat sehingga pendapatan yang didapatkan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” ujar dia.(anjas)