Supriono Honor Kades Sudah Layak

BANYUASIN, SUMSEL, Jurnalsumatra.com – Bupati Banyuasin SA Supriono mengatakan,  penghasilan tetap atau gaji dan tunjangan Kepala Desa di Banyuasin sebesar Rp 3 juta sudah cukup layak. Apalagi dengan  kondisi keuangan negara sedang tidak stabil terjadi saat ini.

  “Dalam kondisi keuangan negara sedang tidak stabil, gaji tersebut dinilai sudah cukup layak,” kata Supriono melalui  Kadiskominfo Banyuasin Erwin Ibrahim, Sabtu (2/6/2018) menanggapi keluhan Kepala Desa tantang gaji/honor yang mereka terima.

Terang Supriono,  Kepala Desa selain menerima gaji dan tunjangan, mereka memiliki dana operasional desa yang memfasilitasi operasional kepala desa dan perangkat desa bahkan untuk kesehatan kades dan keluarga di tanggung BPJS. “Kades beserta perangkat desa juga menerima asuransi BPJS tenaga ke rja “ujarnya.

Lanjut Suoriono  mengenai THR kepada pemerintah desa  memang belum ada aturan yg mengaturnya.”Jadi  tentang THR untuk pemerintah desa belum ada aturannya,” jawab Supriono.

Mengenai terlambat atau tidak gaji kades dan perangkat desa, lanjutnya tergantung dari desa itu sendiri. “Siltap atau gaji kades dan perangkat desa itu melekat dg add (alokasi dana desa).

Syarat ADD dibayarkan setelah desa menyampaikan apbdes. Desa yg sdh menyampaikan apbds sdh dibayarkan,”katanya.

Jadi cepat atau lambat pembayaran gaji, tambahnya  tergantung desa masing-masing. Terangnya, karena perintah pak bupati tidak dibayarkan secara serentak tetapi tergantung siapa yang sudah   memenuhi kelemgkapan syarat administrasi agar dana yg dicarikan dapat dipertanggung jawabkan. “Jumlah  ADD yang cair 265 desa 20 desa sudah diajukan ke BPKAD, 3 Desa proses di DPMD,”ujarnya.

Bahkan bupati menyatakan tidak benar gaji tertunda oleh Pemkab dalam hal ini DPMD. “Dan mayoritas sudah cair,”terangnya. Gaji kades dan perangkat desa,katanya   tergantung mereka sendiri, siapa yang cepat memproses persyatan, semakin cepat proses pencairan.

Bermula ada dikeluhkan Kades Wana Mukti primer 1 Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin HP yang mewakili rekan seprofesinya yang belum mendapatkan THR.

HP memuji  kinerja Presiden RI khususnya yang membidangi keuangan dan Pemerintahan Pedesaan bahwa,  bapak menaikan Tunjangan Hari Raya (THR) sangatlah tepat sasaran dan hal tersebut merupakan kebahagian tersendiri bagi mereka para PNS.

Kenapa katanya,  pemberian THR yang dianggarkan hanya pejabat negara dan PNS saja dan bagi kami selaku pemerintah desa tidak pernah disentuh masalah tunjangan lebaran (THR).

“Jangankan THR, penghasilan kami sebagai Kades dan perangkat honornya bisa dibilang dapat dihitung dengan jari tangan dan mirisnya lagi honor  baru bisa dinikmati setiap tiga bulan sekali,” keluhnya.

HP berharap dan  mudah-mudahan para atasannya mulai dari Camat, Bupati, Gubernur dan Mentri sampai Presiden bisa mendengarkan   keluhan kami sebagai Kades dan perangkat desa. “Kami ini  merupakan ujung tombak keberhasil pembangunan di bumi Pertiwi ini,”katanya.

Untuk itu,  HP minta kepada pemerintah agar kesejahteraan mereka bisa tingkatkan layaknya pejabat negara, karena tugas kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mengenal batas waktu.

“Saya tidak perlu sebutkan berapa gaji kami saat ini yang diterima setiap tiga bulan sekali. Tentu nilai nominalnya tak lebih sebagai tenaga honorer,”paparnya.  (BIO)

Leave a Reply