Tak Kantongi UKLUPL LMPN Tunggu Ketegasan Polres

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Terkait banyaknya pemilik bidang usaha yang belum sama sekali mengantongi izin lingkungan hidup berikut dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL), yang bergentayangan di Bumi Seganti Setungguan ini, membuat Sekretaris LSM Lingkar Merah Putih Nasional (LMPN) DPC Kabupaten Lahat, Syamsul Rijal angkat bicara.

Sekjen LMPN ini, mempertanyakan serta menanti ketegasan dari pihak dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Lahat, dan Kepolisian Resort (Polres) Lahat, untuk segera mungkin mengambil langkah atau melakukan Action dilapangannya.

“Memiliki berbagai bidang segala usaha memang tidak ada yang melarang. Namun, dibalik mencari keuntungan itu, harus juga mentaati aturan yang berlaku,” pesan Syamsul Rizal, Rabu (9/5/2018), kemarin.

Ia mengatakan, dikarenakan banyaknya dugaan sipemilik usaha yang tidak memiliki dokumen Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL), maka harus secepatnya ditindak tegas.

“Sebab, kita kwatirkan apabila ini terus dibiarkan terus menerus, akan berdampak patal kedepannya. Tidak itu saja, juga bisa berpotensi dapat mencemari lingkungan,” tambahnya.

Untuk diketahui, menurutnya, tempat usaha tersebut juga wajib mengantongi dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. Serta, menyampaikan laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ke DLH Lahat.

“Apa yang saya sampaikan ini tentunya ada dasar hukum yang harus ditegakan oleh aparat pemerintah dalam hal ini dinas terkait dan pihak kepolisian pastinya, karena payung hukum itu berbentuk undang-undang yang ada ruang hukum sanksi bagi pelanggarnya,” ucapnya lugas. Seraya menambahkan, peraturan yang telah dikeluarkan Negara tahun 2009, 2012 dan tahun 2014 sudah selayaknya pada tahun 2018 ini diberi ketegasan sanksi hukum bagi tempat usaha berpotensi mencemari lingkungan yang telah lama berdiri tersebut.

Terpisah, Kepala DLH Lahat, Ir. H. Misri. MT, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penataan PPLH, Levi Desmianti ST. MT diwawancarai menerangkan, pihaknya sejak Tanggal 6 Februari 2018, telah melayangkan surat ke seluruh tempat usaha yang wajib mengantongi Izin Lingkungan.

“Surat itu ditandatangani langsung oleh Pak Misri dengan nomor 660/205/LH-I/2018 dan Perihal Surat Penerbitan Izin Lingkungan dan Izin-izin pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bagi setiap usaha dan atau kegiatan,” urarnya.

Bagi sipemilik, kata Levi, setelah menerima surat dari DLH pihaknya memintak tanda terima, sebagai bukti untuk pegangan pihaknya. Tempat usaha seperti, klinik kesehatan, hotel, bengkel mobil, dan motor serta tempat usaha yang bersekala besar wajib memiliki izin lingkungan hidup.

“Semua itu, berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan peraturan pemerintah 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,” pungkas Levi secara lantang. (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − thirteen =