Takut Ancaman Gubernur Sumsel Bela Palembang

Palembang, jurnalsumatra.com – Ancaman ribuan warga Tegal Binangun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel jika wilayah Plaju Darat masuk dalam Kabupaten Banyuasin, maka stabilitas penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 mendatang akan terganggu, ancaman ini membuat gentar gubernur Sumsel Alex Noerdin sehingga membela warga Palembang yang menduduki wilayah Tegal Binangun Banyuasin.

Walaupun Pelopor sekolah dan berobat gratis di Sumsel itu sempat berang dengan ancaman warga Tegal Binangun tersebut. Sempat menangkis ancaman dengan mengatakan “Itu hati-hati, omongan itu saja, itu pidana, hati-hati ngomong!,” tegas Alex ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/11/2017).

Menurut Alex, warga Tegal Binangun boleh saja memiliki keinginan, namun harus mengikuti aturan yang berlaku. “Memang Palembang itu butuh perluasan, tapi perluasan itu kan harus dirundingkan dan harus melalui persetujuan DPRD masing-masing ataupun kabupaten/kota masing-masing,” ungkap Alex.

Alex mengimbau agar warga Tegal Binangun menyerahkan sepenuhnya persoalan mereka ke Pemerintah yang berwenang. “Serahkan saja kepada pemerintah, apakah selama ini saya menelantarkan keinginan masyarakat,” tukasnya.

Alex mengatakan, saat ini pihaknya sedang meneliti dokumen kedua belah pihak, setelah itu selesai, ia akan mempertemukan kedua kepala daerah, untuk mencari penyelesaian masalah tersebut.

“Kita lagi meneliti dokumen, selesai itu saya panggil walikota dan bupati Banyuasin, setelah itu kita putuskan. Keputusan rapat itu harus diterima,” pungkasnya.

Namun Bupati Supriono menegaskan, berdasarkan PP 23 tahun 1988 secara administrasi Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe milik Kabupaten Banyuasin.

“Kami taat aturan maka diputuskan sesuai dengan PP 23 tahun 1988,”kata Supriono menanggapi desakan warga yang menginginkan Tegal Binangun masuk kota Palembang,” tegas Supriono Rabu (29/11/2017).

Pemkab Banyuasin akan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1988 tentang Perubahan batas wilayah Dati II Muba, OKI dan Palembang.

Sudah jelas dalam PP ini  Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe adalah wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin.  Sebaliknya Desa Talang Bulu masuk Kota Palembang, lanjutnya.

“Potensi PAD Jakabaring dan Talang Jambe besar tidak salah   banyak yang meliriknya, untuk itu Pemkab Banyuasin tidak mau ada pihak yang melanggar ketentuan PP ini,”tandasnya.

Ketua DPRD Banyuasin, H Agus Salam, SH beberapa waktu lalu menegaskan, pihaknya tetap mempertahankan Jakabaring masuk wilayah Banyuasin.

“kita berpegang dengan aturan yang ada dan kami DPRD bersama tokoh masyarakat sepakat harga mati Jakabaring Tegal Binangun haknya Banyuasin, apapun yang terjadi tidak akan kami lepas,”katanya.

Banyuasin sebagai daerah penyangga ibu Kota Provinsi Sumsel tambah politisi senior Golkar ini, berhak untuk mendapat perhatian pembangunan dengan tidak harus mengambil wilayah daerah lain.

Agus Dalam mencontohkan, seperti  wilayah Tanggerang, Bekasi, dan Bogor, semuanya berbatasan dengan ibu kota Jakarta. Apakah harus diambil Jakarta rasanya tidak bahkan justru wilayah ini dapat imbas pembangunan.

“Kami menginginkan kondisi ini dilakukan Pemprov Sumsel terhadap Banyuasin sebagai daerah penyangga kota Palembang,”harapnya. (Bio/Lubis/kek)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × three =