Tanah Datar Raih Penghargaan HAM

TanahDatar, Sumbar, Jurnalsumatra.com – Penghargaan ini diterima Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi yang diserahkan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi di Gedung Merdeka JBandung Jawa Barat, Selasa (10/12/2019), disaksikan Menteri Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-71.

Seperti yang dilansir Suaro Nagari.com, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam sambutannya mengatakan penghargaan diberikan kepada kepala daerah, atas segala komitmen dan upayanya untuk memenuhi hak-hak dasar warga dan masyarakatnya. Tahun ini dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia terdapat 432 kabupaten dan kota atau sekitar 84 persen yang telah berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai. Dari jumlah tersebut hanya 272 kabupaten/kota atau sekitar 62 persen meraih penghargaan Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Angka ini bertambah 1 kab/kota dibanding tahun lalu yang berjumlah 271 kabupaten/kota.

“Capaian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar ini melalui berbagai inovasi dan upaya yang terstruktur, merupakan tolok ukur untuk menentukan kelayakan kabupaten/kota mendapat penghargaan sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM,” terang Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan berkenaan dengan istilah yang dipakai yaitu Peduli Hak Asasi Manusia, merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Yasonna tambahkan dasar pertimbangan pemberian penghargaan pun tidak lain karena amanah konstitusi yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Bupati Irdinansyah usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh OPD dan seluruh pihak sehingga bisa mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat atas pemenuhan kriteria dimaksud.

“Saya memberikan apresiasi yang mendalam kepada OPD terkait, organisasi kemasyarakatan serta kepada seluruh pihak terutama masyarakat Tanah Datar yang telah berupaya dan berkontribusi dalam menegakkan dan peduli terhadap Hak Asasi Manusia,” ungkap Bupati yang juga didampingi Kabag Hukum Jasrinaldi dan Kasubag Bantuan Hukum Reza Fahlevi.

“Harapan saya dengan diperolehnya penghargaan ini akan semakin menumbuhkan kesadaran seluruh masyarakat agar tetap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat kita yang selaras dan sejalan dengan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia dan dunia pada umumnya, kita sebagai Luhak Nan Tuo yang memiliki filosofi adat yang relevan dengan perkembangan zaman serta dilandasi kitabullah telah terbukti bisa menjawab tantangan zaman, tinggal kita sebagai individu untuk menumbuhkan kesadaran agar peduli dan memahami Hukum dan HAM ” ucap Irdinansyah.

Lebih lanjut Irdinansyah menyebutkan “Pemerintah daerah punya kewajiban dalam pemenuhan hak asasi masyarakatnya, di sinilah perlu hadirnya pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pelayanan dan pemenuhan HAM tersebut,” jelasnya.

Sebagai bentuk hadirnya pemerintah, jelas Irdinansyah, pemerintah Kabupaten Tanah Datar punya komitmen meningkatkan pelayanan publik di semua sektor. “Alhamdulillah, atas evaluasi dan penilaian yang dilakukan Kemen PAN dan RB atas pelayanan publik tahun ini, RSUD M Ali Hanafiah Batusangkar kembali memperoleh meraih prediket Sangat Baik (A-) dan prediket Baik (B) untuk Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSP Naker,” sampai Irdinansyah.

“Kita tidak akan berpuas diri, seluruh OPD hingga ke nagari-nagari akan kita dorong terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya lagi.

Sementara Kabag Hukum Jasrinaldi menyebutkan, kriteria penilaian menurut Permenkumham No. 34 Tahun 2016 adalah dengan terpenuhinya 6 kategori, yaitu hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Kriteria penilaian indikator terhadap kabupaten dan kota diukur berdasarkan struktur, proses dan hasil.

“Alhamdulillah untuk keempat kalinya kita terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM secara berturut-turut, tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 mudah-mudahan ke depan pemenuhan HAM semakin baik dan maju,” pungkasnya. (Myt)