Tegal Binangun

Drs Lubis Rahman, penulis wartawan Jurnalsumatra

Tak dapat dipungkiri perkembangan daerah di era saat ini semakin maju, termasuk yang menjadi warganya. Kita boleh mengembangkan wilayah menjadi lebih baik dan maju bukan berati tidak memikirkan sejarah daerah yang bersangkutan.

Kalau penulis tidak salah di Zaman Bupati Muba alm H Nazom Nurhawi sudah ada beberapa wilayah yang sudah dihibahkan pada kota Palembang.

Seingat penulis wilayah yang dikasihkan itu tidak termasuk Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe. Artinya wilayah ini masih masuk wilayah Muba otomatis setelah Banyuasin mekar dari Muba,  maka secara otomatis pula wilayah ini masuk Banyuasin.

Ada seorang warga Tegal Binangun Selmet Somosentono yang pernah menjadi wakil rakyat sampai sekarang masih tinggal di sini.

Barang kali untuk lebih paham secara mendetail tidak salahnya ajak yang besangkutan agar tahu dan paham duduk persoalan yang sebenarnya tentang wilayah ini.

Sebenarnya apa yang sudah sisampaikan Bupati Banyuasin SA Supriono bahwa  berdadarkan PP 23 tahun 1988 secara administrasi Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe masuk wilayah Kabupaten Banyuasin tidak tidak bisa diotak-atik lagi. Apa lagi sampai saat ini belum ada PP baru tentang hal ini.

Menurut Supriono, pihaknya taat aturan maka diputuskan sesuai dengan PP 23 tahun 1988,hal itu  menanggapi desakan warga yang menginginkan Tegal Binangun masuk kota Palembang, Tegas Supriono,

Pemkab Banyuasin akan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1988 tentang Perubahan batas wilayah Dati II Muba, OKI dan Palembang.

Lanjutnya, kan sudah jelas dalam PP ini  Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe adalah wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin.  Sebaliknya Desa Talang Bulu masuk Kota Palembang.

“Potensi PAD Jakabaring dan Talang Jambe besar tidak salah   banyak yang meliriknya, untuk itu Pemkab Banyuasin tidak mau ada pihak yang melanggar ketentuan PP ini,”tandasnya.

Apa yang disampaikan Supriono tersebut bukan asal ucap dan tanpa alasan yang jelas, akan tetapi benar dan jelas bahwa berdadarkan PP 23 tahun 1988 Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe masuk wikayah administri Banyuasin bahkan Desa Talang Buluh justru masuk kota Palemban.Kenapa diotak-atik ada apa  sama Tegal Binangun.?

Tidak berlebihan apa yang disampaikan Ketua DPRD Banyuasin, H Agus Salam, SH  bahwa pihaknya tetap mempertahankan Tegal Binangun Jakabaring masuk wilayah Banyuasin.

“kita berpegang dengan aturan yang ada dan kami DPRD bersama tokoh masyarakat sepakat harga mati Jakabaring Tegal Binangun haknya Banyuasin, apapun yang terjadi tidak akan kami lepas,”katanya.

Banyuasin sebagai daerah penyangga ibu Kota Provinsi Sumsel tambah politisi senior Golkar ini, berhak untuk mendapat perhatian pembangunan dengan tidak harus mengambil wilayah daerah lain.

Agus Salam mencontohkan, seperti  wilayah Tanggerang, Bekasi, dan Bogor, semuanya berbatasan dengan ibu kota Jakarta. Apakah harus diambil Jakarta rasanya tidak bahkan justru wilayah ini dapat imbas pembangunan.

“Kami menginginkan kondisi ini dilakukan Pemprov Sumsel terhadap Banyuasin sebagai daerah penyangga kota Palembang,”harapnya.

Makna yang dalam dari sikap Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam bersama rakyat Banyuasin tidak ridho dan tidak ihklas jika Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Jambe masuk Palembang, sudah menjadi harga mati masuk wilayah Banyuasin.

Mengambil pendapat Novarizal yang menyarankan wakil rakyat yang duduk di DPRD Sumsel dari Dapil Banyuasin untuk ikut serta dan berperan menyelesaikan masalah ini. Tujuannya agar permasalahan ini menjadi clear bahwa Tegal Binangun Jakabaring dan Talang Buluh masuk wilayah Banyuasin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + fifteen =