Teluk Wondama Canangkan 13 Kampung KB

Wasior, jurnalsumatra.com – Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus Imburi segera mencanangkan 13 Kampung Keluarga Berencana untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Teluk Wondama, Yulia Inggrid Manusiwa di Wasior, Rabu mengatakan mencanangan kampung KB dilaksanakan secara merata di setiap distrik.
Setiap distrik dipilih satu kampung sebagai daerah percontohan bagi yang lain.
Menurut dia, program bertujuan mendorong percepatan program kesejahteraan keluarga.
Diharapkan nanti kesehatan semakin baik, ada pelayanan semakin baik, perputaran ekonomi yang semakin baik sehingga mereka punya pendapatan semakin baik maka kehidupan mereka makin berkualitas dan bisa menuju keluarga yang sejahtera, ujar Yulia.
Dinas P3P2KB telah membangun 11 balai KB sebagai pusat pelayanan keluarga berencana di setiap distrik. Selain layanan KB, balai juga akan dimanfaatkan layanan umum seperti membantu persalinan, pengobatan orang sakit hingga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat kampung.
“Kita pilih kampung yang kondisinya belum baik sehingga bisa memperoleh perhatian dari semua SKPD agar cepat berkembang,” lanjut Yulia.

Pihaknya telah disiapkan puluhan petugas medis antara lain bidan dan perawat untuk ditempatkan sebagai penyuluh KB.  Petugas KB nantinya dilengkapi smartphone agar setiap saat bisa melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Tenaga dari Dinas Kesehatan, peralatan dan fasilitas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Eli Parairaway pada kesempatan terpisah.
Sejumlah kepala distrik yang ikut serta dalam rapat koordinasi pencanangan Kampung KB beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa program KB yang digulirkan pemerintah pusat masih sering mendapat tentangan dari masyarakat terutama penduduk lokal.
Masih ada anggapan bahwa KB adalah upaya terselubung untuk menekan pertumbuhan penduduk di Papua dengan cara membatasi kelahiran.
Masih banyak masyarakat yang menolak KB jadi kami harapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan pendekatan lain supaya masyarakat di kampung bisa menerima KB, kata Kepala Distrik Roon Yefta Siregar.(anjas)

Leave a Reply