Terlapor Oleh Rusman Bukan Wartawan

Martapura, OKUTimur, Sumsel, jurnalsumatra.com – Ahli hukum pers dari dewan pers Kamsul Hasan menanggapi pemberitaan dari OKU timur prihal kepala dinas PMD yang melaporkan Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) OKU Timur Kanda Budi ke Polres OKU Timur tepat karena dilaporkan Kanda Budi, bukan wartawan. Sehingga Pasal yang digunakan pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sudah benar.

Tinggal polisi mencari apakah alat buktinya sudah cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan. Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU no. 19 tahun 2016 tentang ITE ancamannya 4 tahun dan atau denda Rp 750 juta sehingga tidak bisa dilakukan penahanan.

Terlapor atau nanti apabila terpenuhi unsurnya menjadi terdakwa di pengadilan bisa menggunakan haknya sebagai mana diatur pasal 310 ayat (3). Kalau dia punya bukti ada pemotongan yang melanggar hukum maka bisa terbebas dari ancamannya pencemaran nama baik

SepertI pemberitaan beberapa media massa baik siber yang sisinya sebagai berikut. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh sebuah pemberitaan yang disebarkan melalui Media Sosial  (Medsos). Untuk itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadin PMD) OKU Timur H Rusman SE, MM didampingi kuasa hukumnya  dari Persatuan Advokad Indonesia (Peradi) OKU Timur Herwani SH melaporkan Ketua Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) OKU Timur Kanda Budi ke Polres setempat.

Rusman melaporkan kasus ini ke Polres OKU Timur pada Rabu (25/7/2018) dengan bukti laporan tercantum pada tanda bukti lapor Nomor:TBL-B/113/VII/2018/Sumsel/OKUT. Diterima Kanit SKPT Aipda Haitami.

Saat menggelar jumpa pelapor H Rusman SE, MM didampingi kuasa hukumnya dari Peradin OKU Timur Herwani SH, mengatakan, yang dilaporkan ke polisi kasus pencemaran nama baik di Medsos, karena sampai saat ini belum ada konfirmasi wartawan  yang membuat berita di media online.

Selaian itu juga melaporkan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Nama p baik pribadi, keluarga dan lembaga yang dipimpinnya. Bahkan seluruh Kepala desa yang ada di kabupaten ini juga merasa  dirugikan dengan pemberitaan yang menuduh adanya pemotongan Dana Desa (DD) untuk Bimtek Kades belum lama ini, terangnya. “Kita sangat dirugikan terlebih yang membuat ujaran ini sepihak tanpa ada konfirmasi ke kita,”jelasnya.

Rusman mengatakan kegiatan Bimtek dilakukan demi untuk meningkatkan kemampuan Kades dalam memgelola keuangan desa. Bahkan untuk pelaksanaan Bimtek itu ada dasar hukumnya. Bahkan uang untuk kegiatan ini tidak masuk ke Dinas PMD OKU Timur tapi langsung ke Lembaga Manajemen Keuangan dan  Ilmu Pemerintahan Rp 12 juta untuk Kades dan Bendahara. Kemudian ke Lembaga Menejemen Indonesia (Lemindo) Rp 6 juta.

Pemberitaan di media online itu berisikan pemotongan Dana Desa secara paksa sebesar Rp 18 juta per desa oleh Kepala Dinas PMD berinisial R. Sedangkan untuk pemotongan dana tidak pernah dilakukan dan berita itu tidak ada konfirmasimya.

Kegiatan Bimtek ini ada dasar hukumnya  jelas dari keputusan bersama Kemendagri, Kemendes . Sedangkan untuk kegiatan dilakukan ditiga tempat dan melibatkan Kades, sekdes dan bendahara, diantaranya di Jakarta dan Bali untuk Bimtek Kades, kemudian untuk Bendahara desa di Jogjakarta dan Sekretaris Desa di Lampung,tambahnya. “Pemberitaan yang ada media itu jelas merugikan karena tidak berimbang,”ujarnya.

Sementara kuasa hukum pelapoor H Rusman SE, MM dari Peradin OKU Timyr  Herwani SH menjelaskan kegiatan Bimtek ini  ada dasar hukumnya. Serta pemberitaan dimedia online itu sangat menyudutkan dan merugikan kliennya. Terlebih pemberitaan itu sama sekali tidak berimbang dan tanpa konfirmasi.

“Secara pribadi dan keluarga serta dinas klien saya  merasa tertekan dengan pemberitaan sepihak dan kita akan tempuh jalur hukum,” terangnya.

Kasus ini masuk dalam Perkara UU RI 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) KUHPidana.

Berita ini sengaja  disebarkan oleh Kanda Budi yang berasal dari Lembaga Aliansi Indonesia  (LAI). Dia juga menegaskan  kliennya tidak menerima uang dari Kades.  “Kita minta agar kasus ini dilakukan gelar perkara apakah bisa dilanjutkan apa tidak, bahkan sudah delapan hari klien saya menunggu Kanda Budi untuk mengklarifikasi pemberitaan yang disebarkan ke Medsos namun yang bersangkutan tidak kunjung datang,”ungkapnya.

Sementara terlapor Kanda Budi saat dikonfirmasi mengatakan, ujaran yang dibuatnya bukan berdasarkan cerita dan berdasarkan ungkapan Kades yang mengakui ada pemotongan dana desa Rp18 juta  pemotongan dilakukan oleh  Dinas PMD melalui Camat. “Kita siap dengan dilaporkan  ke kepolisian karena yang kita ungkapkan sesuai fakta,”terangnya.

Namun ketika ditanya wartawan apakah bukti fisik dari pemotongan itu menurutnya ada.”Namun maaf untuk bukti pemotomfan  tidak bisa kami ungkapkan sekarang, tapi jika  b masuk ke ranah hukum kami akan buka,”katanya.(jack B)

Leave a Reply