Tersangka Kasus Helikopter Permasalahkan SKB Penyidikan Koneksitas

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Tim kuasa hukum mempermasalahkan tidak adanya surat keputusan bersama (SKB) Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Pertahanan dalam penyidikan koneksitas terhadap Irfan Kurnia Saleh, tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 oleh TNI AU.
Irfan merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dari unsur swasta pada kasus tersebut.
Penyidikan perkara koneksitas sesuai Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah tim tetap yang dibentuk dengan SKB Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM, kata Lilik D Setyadjid, anggota tim kuasa hukum Irfan Kurnia Saleh saat pembacaan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.
Namun, kata Lilik, tim penyidikah koneksitas yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertahanan itu tidak ada.
Oleh karena itu, kata dia, penyidikan perkara koneksitas tersebut dilakukan oleh tim penyidik merupakan ilegal.
“Bahwa dengan demikian penyidikan perkara koneksitas ini cacat dan tidak sah menurut hukum serta harus batal demi hukum sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang dimaksud secara hukum jadi batal,” ucap Lilik.
Sidang praperadilan Irfan Kurnia Saleh yang dipimpin Hakim Tunggal Kusno akan dilanjutkan pasa Senin (6/11) dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

     Sebelumnya, polisi militer TNI menetapkan lima tersangka korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.
Lima tersangka itu adalah Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda SS staf yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.
KPK menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka
Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp224 miliar.
Pada April 2016, TNI AU mengadakan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan pemilihan khusus, yang artinya proses lelang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang.
Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri juga diduga sebagai pengendali PT Karya Cipta Gemilang untuk mengikuti proses pemilihan dengan menyertakan kedua perusahaan tersebut.
KPK menduga sebelum proses lelang dilakukan, tersangka Irfan Kurnia Saleh sudah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp514 miliar.
Pada bulan Juli 2016 dilakukan penunjukan pengumuman, yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan PT DJM dengan nilai kontrak Rp738 miliar. Pengiriman helikopter dilakukan sekitar bulan Februari 2017.
PT Diratama Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa peralatan militer nonsenjata yang juga memegang lisensi dari Amerika Serikat untuk terlibat dalam bisnis di bawah Peraturan Kontrol Ekspor peralatan militer dari AS dan Lisensi (Big Trade Business Licence “SIUP”).(anjas)

Leave a Reply