Tersangka Korupsi Pengadaan Alat KB Segera Disidangkan

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pembuat Anggaran Pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014-2015 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN RI), segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidangan kasus itu Pascapelimpahan tahap II -barang bukti dan tersangka S- dari penyidik Pidsus Kejagung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
“Selanjutnya tersangka S ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2018,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum kepada Antara di Jakarta, Kamis (8/3) malam.
Penuntut Umum melakukan penahanan dengan pertimbangan alasan objektif tersangka diancam pidana penjara lebih dari lima tahun.
Serta alasan subjektif tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
Kerugian keuangan negara (Tahun Anggaran 2014-2015) senilai Rp111.261.298.154 berdasarkan laporan hasil audit BPKP.
Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.
Pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam 1  kendali yakni, PT Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang sehingga, harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.
Penyidik sebelumnya telah menetapkan tersangka inisial YW pekerjaan Direktur PT Triyasa Nagamas Farma berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-51/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.
LW pekerjaan Direktur PT Djaja Bima Agung berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-52/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.
KT pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN) berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-53/F.2/Fd.1/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.
SCS pekerjaan Kepala BKKBN Pusat berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-65/F.2/Fd.1/09/2017 tanggal 14 September 2017.(anjas)

Leave a Reply