Tertibkan Ratusan APK Ilegal

Palembang, jurnalsumatra.com – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Ilir Barat 1 bekerjasama dengan Camat Ilir Barat 1 dan Polisi Pamong Praja (Pol PP) melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)  Calon Walikota dan Calon Gubernur, Selasa (13/3/2018). Penertiban ini juga melibatkan aparat kepolisian dari Polsek  IB 1 dan Kodim 0418. Ada ratusan APK Cagun dan Cawako yang ditertibkan di kawasan IB 1.

Kasi Operasional Pol PP Palembang Hery Andriadi mengatakan, pihaknya hanya membantu Pihak Panwas Kecamatan untuk melakukan penertiban. Penertiban APK, rutenya sudah ditentukan oleh Panwas Kecamatan, yang mana-mana calon pasangan yang melanggar sesuai dengan peraturan KPU, maupun peraturan Panwaslu dilepas sesuai dengan petunjuk Panwas dan pihak Kecamatan di IB 1. “Atas petunjuk Panwas Kecamatan kita melakukan penertiban pelepasan baik umbul-umbul, spanduk yang memang di dalam peraturan KPU nya itu melanggar dan belum ada yang resmi,” ujarnya.

Hery menjelaskan,  Ketua Panwaslu Kota Palembang Pak Taufik sudah memastikan APK yang dipasang sekarang ini belum resmi dari KPU. “Yang resmi itu nanti diberitahukan oleh KPUD ke kita lalu ke Panwas, baik dari bentuk ukuran banner titik-titik penempatan pemasangan. yang sekarang ini belum resmi semua masih ilegal, kalau sudah ditentukan semua oleh KPU Pasti Kami terima,” katanya.

Ketika disinggung apakah semua APK di wilayah di IB 1 ini sudah di lepas, Hery mengungkapkan, masih ada alat peraga kampanye yang belum dilepas. Itu dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing. “Kita akan berembuk dan lakukan penertipan kembali. Tapi alangkah baiknya ya alat peraga kampanye itu dilepas sendiri tim sukses paslon. Jadi tidak merepotkan kita, kalau melepas sendiri kan lebih baik,” ucapnya.

Sementara itu, Camat IB 1 Asnawi menuturkan, penertiban APK paslon ini gabungan dari Trantib Kecamatan IB 1, Panwascam IB 1, Pol PP Kota Palembang, Polisi dan TNI. “Penertiban ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada di Kota Palembang berjalan lancar, aman dan tertib. Jadi penertiban ini sebagai langkah untuk menegakan aturan,” tandasnya.

 Hal senada diungkapkan anggota Panwascam IB 1 Rusdi Nopiasnyah. Dia menuturkan, APK yang dipasang paslon Cagub dan Cawako Palembang saat ini ilegal karena yang resmi dari KPU belum keluar. “Jadi kita minta bantuan instasi terkait untuk melakukan penertiban di lorong-lorong, dan sepanjang jalan di kawasan IB 1,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menghimbau kepada paslon untuk menurunkan sendiri APK. Tapi ternyata masih belum dilepaskan.  “APK resmi akan dikeluarkan KPU pada 15 Maret nanti. Lokasinya ada di 16 titik disetiap kelurahan,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + eleven =