Tidak Ada Jangka Waktu Rehabilitasi Sosial Lombok

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tidak ada batas waktu untuk proses rehabilitasi sosial bagi korban gempa bumi di Lombok.
“Tugas Kemensos berkaitan dengan rehabilitasi sosial, tidak boleh ada target karena berkaitan dengan psikososial. Intinya saat mereka kembali ke rumah yang direkonstruksi harus dalam kondisi psikologi yang sudah normal,” kata Agus di Jakarta, Rabu.
Maka ia memastikan program penyembuhan trauma korban gempa yang menjadi tanggung jawab Kemensos tidak ada jangka waktunya.
Menurut dia, penyembuhan trauma sangat penting karena dipastikan warga Lombok yang menjadi korban gempa pasti mengalami trauma, terlebih lagi saat ini juga masih terjadi gempa susulan.
Selain memberikan layanan penyembuhan trauma, Kemensos juga melakukan kampanye NTB Bangkit agar warga kembali memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani hidup ke depan.
Kemensos sebelumnya juga sudah memberikan santunan kematian masing-masing sebesar Rp15 juta kepada ahli waris seluruh korban meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Saat ini Kemensos masih menunggu data terkait korban luka-luka dari pemda setempat untuk mendapatkan santunan sebesar Rp2,5 juta per orang.

    “Kami akan dorong proses rekonstruksi selesai enam bulan. Kemensos akan memberikan bantuan jaminan hidup dan bantuan isi rumah,” tambah Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, masa tanggap darurat pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) berakhir 25 Agustus 2018. Selanjutnya untuk penganan pasca Gempa, pemerintah  mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi.
Dalam Inpres tersebut, Kementerian Sosial memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.
Rehabilitasi Sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa khususnya untuk kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas.
Kemensos menyebutkan LDP dilakukan 59 petugas di 10 Pos LDP dan Layanan Bergerak untuk menjangkau warga di wilayah yang sulit atau remote. Tim LDP ini adalah SDM terlatih dengan kompetensi khusus yang mendukung perkembangan psikososial korban bencana.
LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan agar mampu keluar dari masalah trauma dan dapat hidup wajar seperti sedia kala.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =