Tidak Miliki E-KTP Boleh Nyoblos

Palembang, jurnalsumatra.com – Proses pendistribusian blangko E-KTP yang tidak tuntas dipastikan oleh KPU Provinsi Sumsel tidak berdampak pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Karena pemilih yang tidak memiliki E-KTP bisa menggunakan surat keterangan KTP sementara dari Dukcapil.

Anggota KPU Sumsel , Ahmad Naafi mengatakan, mengenai surat keterangan kependudukan sudah pernah di sosialisasikan pada saat pilkada gelombang II 2017 dimana pemilih yang tidak memiliki E-KTP bisa menggunakan surat keterangan KTP sementara dari Dukcapil, untuk melaksanakan pemilihan pada pemilu serentak 2017 lalu.

“Ini sudah ditentukan pada pemilu 2019, ketika pemilih tidak memiliki E-KTP, apalagi  permasalahan E-KTP sudah sampai ke ranah pidana dan diproses KPK, sedangkan syarat ditentukan UU No 7 tahun 2017  dan UU No 10 tahun 2016 dimana E-KTP syarat multak, jika pemilih tidak terdaftar di DPT dan menjadi syarat bagi pemilih datang ke TPS pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00 siang,” katanya dalam sosialisasi UU No 7 tahun  2017 tentang  pemilihan umum oleh KPU Sumsel di Hotel Emilia, Palembang, Selasa (19/12/2017).

Dia menambahkan, surat keterangan kependudukan sementara memang berbatas waktu. Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan Dukcapil dan masyarakat  segera mendaftarkan namanya maupun keuarganya ke Dukcapil atau ke petugasnya yang turun di lapangan.

“Petugas kita akan turun ke lapangan 20 Januari -18 Februari 2018. Bagi penduduk yang tidak memiliki E KTP atau memiliki hak pilih umurnya 17 tahun atau sudah menikah, berikan keterangan seluasanya kepada petugas kita. Jangan ditutup-tutupi , termasuk ada keluarga yang disabilitas atau berkebutuhan khusus,” kata Ahmad.

“Ini proses pendataan. Petugas nanti akan melapor ke Dukcapil atau pemerintah setempat bahwa di daerah tersebut banyak belum terdata sebagai pemutahiran data pemilih untuk menentukan DPT,” teranya.

Ahmad mengingatkan stekholder termasuk Bawaslu, jangan sampai petugasnya cuma mendata saja. Apalagi menggunakan data lama alias tidak turn kelapangan. Oleh sebab itu, pengawasan Bawaslu termasuk masyarakat dan parpol sangat dibutuhkan.

“Kami memperoleh data dari petugas PPS kita di lapangan, tetapi ternyata hanya mendata keluarganya. Jangan sampai itu terjadi, jadi tidak jalan pendataan dan hanya terima honor. Ini bisa menghambat partisipasi pemilih kita, datanya tidak valid,” jelasnya.

Sebagai contoh, sambung Ahmad, data di satu daerah ada 1000 orang. Yang terdata hanya 500 orang, sisanya yang belum terdata dan hanya memiliki surat kependudukan sementara sebanyak 500 orang tentunya akan golput. “Mau ke PPS tidak ada surat panggilan (C6), mau ke TPS tidak ada E-KTP, surat keterangan jauh. Dengan adanya pilkada mereka lebih aktif melihat nama-nama yang sudah terdata, silahkan kepetugas PPS dikelurahan atau desa di Sumsel,” pungkasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + fifteen =