Tiga Terdakwa Suap APBD Jambi Disidangkan

     Jambi, jurnalsumatra.com – Tiga terdakwa suap pengesahan atau uang ketok palu APBD 2018 Provinsi Jambi digelar di Pengadilan Tikor Jambi dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa penuntut umum KPK dihadapan majelis hakim diketuai Badrun Zaini.
JPU KPK, Feby Dwiyantospendy diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu, membacakan satu persatu surat dakwaan ketiga terdakwa yakni Syaifuddi Assiten I Pemprov Jambi, Arpan (Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi dan Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik yang didakwa dalam kasus suap pengesahan APBD Jambi 2018.
Dalam dakwaan jaksa, terungkap ketiganya telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang tunai sejumlah Rp3,4 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.
Kemudian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar anggota DPRD Provinsi Jambi memperlancar pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
Kasus itu bermula dari 21 Agustus 2017, Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi.
Untuk memperlancar pembahasan Raperda APBD 2018, sehingga disetujui seluruh anggota dewan Jambi menjadi Perda APBD 2018 maka ketiga terdakwa Erwan Malik selaku Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jambi dan ARFAN selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Cornelis Buston di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu dewan menyampaikan adanya permintaan ‘uang ketok palu’ untuk anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi 2018, namun pada saat itu terdakwa Erwan dan Arfan belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan mereka hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

     Kemudian dalam pertemuan dibahas mengenai nilai uang yang akan diberikan oleh pihak eksekutif atau Pemerintah Provinsi Jambi kepada anggota DPRD Provinsi Jambi, yang disepakati oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp100 juta untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi 2018.
Feby juga mengatakan, sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di pada 2018 dan ‘fee’ sebesar dua persen dari proyek multiyears jalan layang dalam kota Jambi pda 2018.
Menindaklanjuti permintaan żuang ketok paluż dari anggota, terdakwa melaporkannya kepada Gubernur Jambi dan memerintahkan terdakwa Erwan Malik untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan gubernur.
“Setelah pertemuan dengan Asrul terdakwa bersama Arfan menemui Cornelis Buston di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa ‘uang ketok palu’ untuk anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD Provinsi Jambi 2018 yang akan segera diberikan,” kata Feby.
Total uang untuk siap yang harus disiapkan sebesar Rp5 miliar dimana para terdakwa mengumpulkannya dari SKPD sebesar Rp77 juta dan sisanya dari pengusaha yang mengerjakan proyek di Provinsi Jambi.
Pada Senin 27 November 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Arfan di Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, bertemu dengan Nusa Suryadi dan Ali Tonang alias Ahui dengan maksud untuk membicarakan uang tersebut dan diseujui Ahui dan diserahkan uang Rp5 miliar kemudian uang itu dibagikan ke anggota dewan.
Saat uang tersebut dibagikan ke anggota dewan melalui perwakilannya, tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan kepada ketiga terdakwa dengan uang barang bukti senilai Rp3,4 miliar pada November lalu.
Atas perbuatannya ketiga terdakw dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat 5 serta pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, kata Feby Dwityandospendy.(anjas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − one =