Tim Benarkan Lahan Milik Warga Purwaraja

Lahat, jurnalsumatra.com – Pertemuan terkait persetruan sengketa lahan antara warga Desa Purwaraja SP 4 Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat dengan PT London Sumatra (Lonsum) Tbk seluas 156 Ha, kembali digelar diruang Offroom Pemkab Lahat.

Kamis (7/11/2019), terlihat pihak Perusahaan Sawit tersebut, memenuhi undangan Pemkab Lahat, dalam pertemuan guna membahas sengketa lahan yang sudah cukup lama tak kunjung selesai.

Pertemuan itu, merupakan tindak lanjut dari mediasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan, pihak PTDA telah melakukan peninjauan dan pengukuran kelokasi bersama Tim yang terdiri dari, BPMdes,  Dinas Transmigrasi, Perkim, Perkebunan/pertanian, Kabag Hukum dan Camat Gumay Talang, Camat Kikim Timur, serta Kepala Desa Perwaraja, Suka Makmur.

Dari hasil Tim dilapangan terkuak, Kabag wilayah Syamsul Bahri menegaskan, Desa Purwaraja SP4 adalah Desa yang baru. Sehingga, perbatasan Desa Purwaraja dan Suka Makmur  tidak sejauh ini ada masalah. Selain itu, untuk Desa Purwaraja juga telah terdaftar di SK Gubernur Sumsel 301/SK/98.


“Oleh sebab itu, dari hasil tersebut bahwa Desa Purwaraja telah terdaptar di Surat Keputusan Gubernur Sumsel tahun, jadi tinggal madarakat warga desa memberikan SK ke Bupati,” ucap Syamsul Bahri dalam pertemuan itu.


Hal senada juga diungkapkan, Kepala Dinas Perizinan Heri Alkafi, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat, Desa Purwaraja tidak masuk dalam wilayah Hak Izin Usaha (HGU) PT. Lonsum.

“Berdasarkan SK Bupati terdahulu bahwa Desa Purwaraja tidak masuk dalam wilayah HGU, dan saat ini HGU telah habis pada 29 September yang lalu,” kata Hery dengan lantang.

Sedangkan, Kepala Disnakertran Ismail Hanafi, menyampaikan jika lahan Desa Purwaraja memang di peruntukan untuk wilayah pemukiman Tranmigrasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan pada tahun 1991yang lalu. Dimana dalam kesepakatan bersama Provinsi Tingkat I dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang Tranmigrasi.

“Jadi itu jelas lahan khusus untuk pemukiman tranmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, dan hingga saat ini kontribusi pihak PT.Lonsum sendiri tidak ada untuk Kabupaten Lahat,” terang Ismail Hanafi.

Sementara, Kuasa Hukum warga Desa Purwaraja Sujoko Bagus,SH mengatakan bahwa hasil dari mediasi telah menemukan titik terang. Menurutnya, keterangan dari pihak BPN, Disnakertran, Dinas Perizinan Terpadu, dan OTDA, telah jelas membuktikan bahwa lahan sah milik warga SP4.

Namun dirinya dan warga Desa Purwaraja juga mempertanyakan pihak Kanwil Sumsel terkait akan melakukan pemetaan ulang pada minggu ke 3 bulan November nanti.

“Ya, kami bingung saja kenapa pihak BPN Kanwil Sumsel akan mengukur ulang lagi, itu mengukur mengukur batas lahan, atau HGU pihak PT. Lonsum jika itu dilakukan mereka sudah menyalahi aturan,” urai Sujoko.

Pihak PT. Lonsum melalui Kuasa Hukum Agus Efendi menjelaskan akan mengajukan permohonan HGU karena perpanjangan lermasalah sebelumnya dimana telah ada tanaman pokok Lonsum yang di luar HGU di Lahan, Muara Tandi dan Tanah pilih.

“Permasalahan ini adalah perbedaan data, dan kami juga ikut ekspos dan kanwil Sumsel untuk di tinjauh ulang. Karena terus terang kami keberatan,” tegas Agus saat dalam pertemuan itu. (Din)