Tindaklanjut OTT DPRD Muba Terus Dipertanyakan

Muba, Sumsel, jurnalsumatra.com – Tindaklanjut kasus suap pengesahan R-APBD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 lalu, terus dipertanyakan.

Jika sebelumnya, H Anwar salah satu toko masyarakat Muba menuding KPK tebang pilih dalam menindaklanjuti Ott DPRD Muba. Kali ini Satoto Waliun selaku toko pemuda mengkhawatirkan keseriusan KPK dalam menangani kasus tersebut.

Bahkan pasca ditetapkannya oknum LSM tujuh bulan penjara oleh pengadilan Negeri (PN) Sekayu dalam kasus pungli dengan Barang Bukti (BB) Rp 5.000, belum lama ini, Satoto menilai hukum tajam ke bawah tumpul ke-atas.

“Seharusnya KPK adili dan pidanakan semua koruptor, berapa pun nilainya harus ditindak jangan ada tebang pilih. Supaya tidak mencidrai rasa keadilan dan tidak menimbulkan asumsi negative masyarakat muba terhadap KPK.

Pasalnya kasus suap yang merugikan Negara bernilai milliaran rupiah itu terang benderang diketahui seluruh masyarakat Muba, bahkan dalam persidangan PN Tipikor Palembang Bambang Karyanto salah satu anggota dewan yang terlibat menjelaskan, bahwa hampir seluruh anggota dewan menerima uang suap, berarti kasus tersebut berjema’ah. Kenapa mantan bupati Muba Pahri Azhari/istri 2 kepala dinas dan 12 orang anggota DPRD saja yang dijerat.

Sementara yang lain tidak tersentuh hukum bahkan tindaklanjut kasus tersebut vakum, lantaran mengembalikan kerugian Negara. Sedangkan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor berbunyi bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor meringankan.

Artinya meskipun koruptor telah mengembalikan kerugian, sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap jalan karena tindak pidananya telah terjadi kok.” Demikian ungkap Satoto Waliun saat dibincangi wartawan Jurnal Sumatra.com kemarin.

Aktifis muba yang kerap disebut manusia toa ini juga menuturkan, kalau tindakan KPK yang hanya mempenjarakan beberapa pejabat tersebut, merupakan hal yang tidak wajar. “Ya saya katakan tidak wajar, disini penegak hukum tebang pilih. Bahkan dilihat dari ditetapkannya oknum LSM tujuh bulan penjara oleh pengadilan Negeri (PN) Sekayu dalam kasus pungli dengan Barang Bukti (BB) Rp 5.000, ini sudah menandakan kalau hukum tajam ke bawah tumpul ke-atas. ”Sesalnya.

Satoto berharap KPK memiliki semangat besar untuk meneruskan pemeriksaan dan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Perihal Ott kita hormati. Namun perlu diketahui, apabila kedepan kasus ini tidak ditindaklanjuti. Saya tidak akan berhenti untuk menyuarakan. Enak bener sanksi mereka yang diduga terlibat jika sebatas mengembalikan kerugian Negara. Kalau bisa dikembalikan tanpa proses terdakwa kasus pungli dengan barang bukti Rp 5.000, sanggup mengembalikan seratus kali lipat,” Tegas Satoto

Sementara ketika dikonfirmasi melalui via sms ke- No 08558575XXX dan No 0811595XXX atau kontak layanan pegaduan masyarakat, tidak ada jawaban sama sekali dari pihak KPK. (Rafik Elyas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − twelve =