TTL Laporkan Oknum Kades Ke Kajari

Lahat , jurnalsumatra.com –  Emosi warga akhirnya tak terbendung lagi. Setelah melihat hasil Notulen rapat Desa ada 8 Oktober 2019 yang dihadiri seluruh warga Desa setempat.

Karena, dalam rapat tersebut, terkuak langsung dari mulut oknum Kepala Desa (Kades) Lubuk Layang Ulu, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, yang mengakui dihadapan warganya telah melakukan penyimpangan dari beberapa aitem kegiatan Anggaran Dana Desa (ADD) dana Bantuan Gubernur (Bangub) serta penggunaan Dana Desa (DD).

Dari pengakuan Oknum Kades dihadapan Forum, dan didukung dari bukti bukti dugaan penyimpangan lainnya, membuat Tim 9 yang bernama Tim Tindak Lanjut (TTL) disertai beberapa perangkat desa dan BPD setempat, warga Lubuk Layang Ulu dinaungi TTL kembali melayangkan surat laporan atas dugaan korupsi yang dilakukan K selaku Kades Lubuk Layang, dengan nomor 03/TTL/LU/XI/2019 ke pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat.

Laporan tersebut, dilayangkan pada Kamis (7/11/2019) diungkapkan Ketua TTL Antoni didampingi sekretaris dan 2 anggotanya menegaskan, laporan yang disampaikan mereka kepihak penegak hukum ini, merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya yang disampaikan ke Kejati Sumsel sekitar 2018 silam.

“Namun, untuk kali ini, laporan yang dilayangkannya lebih lengkap dan spesifik. Mudah mudahan untuk yang ini sudah cukup lengkap dari kumpulan bukti bukti atas penyelewengan dana terhitung sejak tahun 2017 sampai 2019 ini sudah lengkap terlampir, bahkan notulen hasil rapat yang digelar secara besar-besaran di desa kami juga sudah kami tuangkan dalam berkas laporan,” terang Antoni, usai menyerahkan berkas kepihak Kajari Lahat.

Ia menjelaskan, selain melampirkan hasil rapat desa yang dihadiri dan disaksikan oleh lebih dari separuh jumlah masyarakat yang ditandatangani BPD Lubuk Layang Ulu, kata Toni, dalam berkas laporan juga dimasukkan sejumlah pernyataan sebagai bukti penyelewengan DD dan ADD.

‘Ada pernyataan dari Kasi Kesra, Guru Ngaji, mantan BPD, Penyuplai Material dan lain-lainnya. Semuanya sudah bertanda tangan di atas materai dan siap memberikan kesaksian yang dibutuhkan, jika apa yang dilakukan Kades Lubuk Layang tidak sesuai dengan kenyataannya,” tambahnya dengan nada berapi api.

Terus terang, diakuinya, Pascarapat akbar di desa tersebut, pihaknya telah menyampaikan dugaan penyelewengan dana bantuan tersebut ke Kecamatan Kikim Timur. Lalu, pihak Kecamatan menganjurkan agar TTL melayangkan somasi untuk dimediasi dan membicarakan persoalan yang ada dengan secara dingin.

“Setelah ditunggu lebih dari dua minggu tak kunjung ada perkembangan. Akhirnya, TTL bersepakat untuk melanjutkan laporan kami kepenegak hukum,” pungkasnya.

Pernyataan lainnya, juga disampaikan Subirin warga Desa Lubuk Layang yang mengetahui kronologi dugaan penyimpangan dana desa (DD) maupun anggaran dana desa (DD).

“Penyimpangan yang dilakukan oknum kades sejak tahun 2017. Seperti, pengadaan lampu jalan, honor guru ngaji, pembelian mesin rumput dan masih banyak lagi dugaan dugaan lainnya. Maka dari itu, kami warga Desa Lubuk Layang memintak pihak penegak hukum agar dapat segera memproses serta menindaklanjuti kasus korupsi tersebut,” ujarnya.

Bukti dugaan penyimpangan itu, kata Subirin, sudah mereka lampirkan dalam laporan.Terutama, tentang pembelian lampu jalan yang terkesan dipaksakan dan tidak masuk dalam rencana belanja desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), awalnya harga 1.296.000 rupiah, di Mar Up menjadi 10.735.000 rupiah dalam APBDesa.

“Jadi, kalau kita hitung hitung oknum kades merugikan Negara sebesar Rp.9.439.000 rupiah. Kalau dikalikan 10 unit lampu, menyebabkan Negara merugi sebesar Rp.94.390.000 rupiah. Belum lagi kejanggalan pada dana BUMDesa mulai pembuatan Tugu Desa, Peralihan Plat Duikcer menjadi Jembatan Beton dan banyak lagi yang lainnya,” tegas Subirin seraya melihatkan satu persatu data yang masih dipegangnya.

Terpisah, kepala desa (Kades) Lubuk Layang Ulu berinisial AK dimintaki tanggapannya melalui Via Telpon, dirinya menyarankan agar rekan media bisa mempertanyakan secara langsung didinas Inspektorat Kabupaten Lahat.

“Silakan tanya langsung ke Inspektorat. karena, kalau benar menyimpang sejak tahun 2017 tidak mungkin ADD dan DD terus sampai sekarang. Kami setiap tahun ada laporan didinas Inspektorat. Walaupun ada dana terpakai, tetap kami kembalikan ke Pemerintah,” kilah AK. (Din)