Tunjangan DPRD Sumsel Melanggar Azaz Kepatutan Rasionalitas

Palembang, jurnalsumatra.com – FITRA SUmsel kembali menyiarkan hasil temuan BPK RI LHP BPK No. 36.C/LHP/XVIII.PLG/05/2018 Tanggal: 2 Mei 2018. Siaran pers yang diterima jurnalsumatra.com melalui surat elektronik. Dalam siaran persnya Fitra menyebutkan hasil temuan BPK yang seksi dari Sekretariat DPRD Sumsel.

Temuan tersebut menyebutkan tahun anggaran 2017, sekretariat DPRD telah  mengganggarkan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 148.436.317.308,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 143.418.109.302,00 atau 96,61%. Dari jumlah tersebut diantaranya adalah telah direalisasikan untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 102.490.918.728,00.

Pada pelaksanaan perjalanan dinas tersebut terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri serta perjalanan dinas pindah. Perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan diantaranya mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Sementara perjalanan dinas jabatan dalam negeri yaitu  terdiri dari perjalanan dinas di dalam kota dan melewati batas kota.

Pada masa pemerintahannya Alex Nurdin, telah menerbitkan pergub no 1 tahun 2016, tentang pedoman pelaksanaan perjalananan dinas dilingkungan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan. Pergub ini yang dijadikan acuan pada pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.

Sedangkan besaran satuan biaya perjalanan dinas telah diatur dalam Keputusan Gubemur Nomor I/KPTS/BPKAD/2016 tentang satuan biaya perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas antara lain berupa uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi.

Namun sepertinya dalam menyusun peraturan atau kebijakan ini tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yg terkait, terutama yg mengatur tentang  aspek kepatutan, kewajaran serta rasionalitas, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan khususnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, pada Lampiran III yang menyatakan bahwa standar biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berikut adalah perbedaan antara Keputusan Gubernur dan PMK tentang Standar besaran uang representasi.

Besaran Uang Representasi per Hari Perjalanan Dinas

  Keputusan Gub. No. l/KPTS/BPKAD/2016 PMK No 33/PMK.02/2016
Luar Daerah Gubernur & Ketua DPRD Rp. 3.000.000,-Wakil Gub & Wakil Ketua DPRD Rp. 2.000.000,-Tingkat B Rp. 1.000.000,-Tingkat C Rp. 500.000,- Pejabat Negara Rp. 250.000,-Eselon I Rp. 200.000,-Eselon II Rp. 150.000,-
Dalam Kota Gubernur & Ketua DPRD Rp. 2.000.000,-Wakil Gub & Wakil Ketua DPRD Rp. 1.000.000,-Tingkat B Rp. 500.000,-Tingkat C Rp. 300.000,- 1. Pejabat Negara Rp. 250.000,- 2. Eselon I Rp. 200.000,- 3. Eselon II Rp. 150.000,- (dengan catatan lebih dari 8 jam)

Dalam hal ini misalnya saja pada Keputusan Gubernur maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, yaitu bahwa keduanya sama-sama mengatur tentang perjalanan dinas jabatan diluar kota dan didalam kota. Begitu juga satuan yang digunakan yaitu Orang Hari (OH), artinya bahwa pembayaran uang representasi berdasarkan lama hari perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan.

Dengan mempertimbangan asas kepatutan, seharusnya uang representasi pimpinan dan anggota DPRD tidak lebih besar dari uang representasi pimpinan dan anggota DPR Pusat. Sehingga biaya uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, bila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, maka uang representasi pimpinan dan anggota DPRD selama tahun anggaran 2017 hanya sebesar Rp. 1.039.950.000,00. Sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama TA 2017 telah menerima uang representasi sebesar Rp. 4.438.150.000,00. Dengan demikian terdapat pemborosan keuangan daerah atas pembayaran uang representasi kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.398.200.000,00.

Yang menjadi catatan FITRA Sumsel bahwa dokumen APBD merupakan dokumen perencanaan penganggaran tahunan pada pemerintah daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui fungsi yg melekat pada legislatif yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Selain itu juga melalui proses evaluasi di kemendagri untuk APBD Provinsi. Artinya bahwa dokumen APBD telah melalui proses dan tahapan yg panjang, seharusnya lebih meminimalisir terjadinya pengalokasian anggaran yg mengakibatkan terjadinya pemborosan APBD. yang tidak produktif dan mengabaikan rasionalitas dan kepatutan.

Singkatnya, keputusan apapun yang terkait perencanaan dan penganggaran daerah yang dibuat oleh pemerintah seyogyanya lebih diprioritaskan untuk memecahkan permasalahan permasalahan publik yang lebih  substansial, sekaligus menggambarkan adanya kepentingan publik didalamnya.

Daripada hanya sekedar urusan kepentingan para elit pejabatnya. Bahwa ukuran dipenuhinya prinsip politik  tidak hanya sekedar ada tidaknya pelibatan legislatif daerah dalam proses penganggaran. Lebih jauh, pertanyaan dasar dalam prinsip politik anggaran ini adalah, “kepada kelompok mana kebijakan anggaran berpihak, dan untuk kegiatan apa kebijakan anggaran dialokasikan? (nunik Handayani)