UMP Maluku 2019 Lampaui Penetapan Menaker

Ambon, jurnalsumatra.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku 2019 melampaui penetapan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri yang menyatakan  besaran kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen.
Plt Kadis Nakertrans Maluku Meky Lohy yang dikonfirmasi di Ambon, Jumat, mengatakan, UMP Maluku pada 2019 sebesar Rp2.400.664 atau naik 8,3 persen dari 2017 yang hanya Rp2.222.220 per bulan.
Penetapan UMP 2019 setelah memperhitungkan maupun menyesuaikan inflasi dan perkembangan ekonomi nasional.
UMP Maluku 2019 yang sebesar Rp2.400.664 per bulan itu telah diresmikan pada 1 November 2018.
“Kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen itu berdasarkan perhitungan matang pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku,” ujar Melky.
Pihaknya dalam pentahapan UMP 2019 juga menyesuaikan kondisi serta kemampuan perusahaan yang ada di Maluku, pasalnya masih ada perusahaan yang belum mampu memberi upah karyawannya sesuai UMP yang ditetapkan.
Kenaikan UMP Maluku 2019 , menurut Meky, segera disosialisasikan kepada para  pengusaha agar mematuhi keputusan tersebut.
“Pasti ada perusahaan yang belum mampu memberi upah sesuai dengan kenaikan UMP 2019, tetapi tetap diperingatkan agar jangan sampai memberatkan dan tutup. Kasihan, akan ada banyak pengangguran nanti,” katanya.
Sosialisasi bakal dilaksanakan antara lain melalui surat pemberitahuan langsung atau melalui pemerintah kabupaten/kota setempat.
Dia berharap, penetapan UMP 2019 itu dapat menyejahterakan pekerja. Meski begitu, ia tidak  menampik ada perusahaan-perusahaan kecil yang terkendala pemberian upah karyawan.
“Apalagi dengan kenaikan itu dikhawatirkan mereka (pengusaha)  ‘gulung tikar’ lantaran omzet dan pengeluaran tidak berbanding lurus. Mereka biasanya melapor ke kami. Akan ada prosedur audit agar ada penangguhan bagi perusahaan yang tidak mampu,” ujar Meky.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan per 15 Oktober 2018 berdasarkan pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menyatakan, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) masih di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada 2019.
Menteri Hanif Dhakiri menyatakan,  pada dasarnya memang besaran kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Namun demikian, ada sejumlah provinsi yang kenaikannya harus menyesuaikan dengan KHL lantaran selama ini belum memenuhi nilai minimal dari KHL-nya.
“Nanti ada beberapa provinsi perlu penyesuaian terkait KHL-nya. Tetapi dasar dari peningkatan UMP 2018 ini yang akan dilaksanakan pada 2019 adalah 8,03 persen,” katanya.
Pada 2019, ada delapan  provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Perhitungan kenaikan UMP 2019 untuk provinsi yang telah memenuhi KHL dan yang belum memenuhi KHL juga berbeda. Jika yang telah memenuhi KHL, maka perhitungan kenaikannya yaitu UMP tahun berjalan dikalikan dengan 8,03 persen.
Sedangkan untuk provinsi yang belum memenuhi KHL, maka UMP tahun berjalan dikalikan dengan 8,03 persen ditambah dengan persentase untuk memenuhi KHL. Besaran persentase masing-masing provinsi berbeda-beda sesuai dengan besaran kenaikan untuk mencapai nilai KHL.
Sebelumnya, Kemnaker menetapkan kenaikan UMP 2019 sebesar 8,03 persen. Pengumuman kenaikan UMP ini dilaksanakan secara serentak pada 1 November 2018.
Seperti dikutip Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018, maka Gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP 2019.
Selain berdasarkan besaran kenaikan yang ditetapkan pemerintah, kenaikan UMP juga dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.
“UMP pada 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada 1 November 2018.
Selain itu, Gubernur juga dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu, yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP.
UMK pada 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019. UMP dan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku berlaku terhitung 1 Januari 2019. (anjas)

Leave a Reply