Undang Undang Pemilu Bersifat Khusus

Palembang, jurnalsumatra.com – perkara yang menimpa komisioner Palembang nampaknya jadi perhatian public. Sehinga mengundang pro kontra pendapat mengenai kasusu tersebut.

Pengamat Politik Bhagindo togar dalam pres relisnya yang diterima redaksi jurnalsumatra.com mengungkapkan. Kalau kasus Hukum  yang menimpa para Komisioner KPUD kota Palembang segera akan berlanjut ke Pengadilan. Setelah sebelumnya menjalani ragam pemeriksaan di kepolisian kota Palembang, untuk menindaklanjuti berkas laporan di Gakumdu oleh Bawaslu Kota Palembang.

Kepolisian telah melabeli kelima Komisioner Kota itu sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana pemilu serentak 17 April 2019 lalu, terkhusus permasalahan adanya ” upaya ” para Anggota KPUD Kota tidak melayani secara total para warga di TPS tps tertentu untuk menunaikan Hak Politiknya dalam konteks ketersediaan surat suara Pilpres.

Padahal KPUD Palembang telah berjuang dan bekerja maksimal untuk menindaklanjuti temuan  atau rekomendasi bawaslu, walau tetap saja diasumsikan sebagai keteledoran peran, tugas & tanggung jawab para KPUD Palembang untuk membantu warga dalam menjalankan hak pilihnya.

Realitasnya mengelola pemilu serentak pertama dgn tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, tidak semudah seperti yang dibayangkan. Juga para Komisioner Kota tersebut, memiliki ragam keterbatasan, termasuk keterbatasan teknis, pisik, psikis dan kepekaan dalam merespon potensi masalah. Dimana tak terlihat sama sekali ada upaya terencana, sengaja serta pengulangan pelanggaran Hukum yang dilakoni oleh kelima Komisioner. Bukan bermaksud membela para ” komisioner yang telah ditersangkakan “, tetapi Publik maupun para penegak Hukum dituntut lebih berintegritas dan berkeadilan ketika menjalankan wewenangnya.

Bagaimana bila kelak, dalam proses di Pengadilan semua unsur unsur pidana yang dituduhkan kepada mereka tidak terbukti? Apalagi Jajaran Hirarki lembaga penyelenggara Pemilu akan memberi perhatian juga bantuan khusus atas kasus hukum KPUD Palembang ini? Baik itu KPUD Prov.Sumsel, KPU Pusat, Bawaslu Pusat & DKPP.

Tentu saja , apakah para anggota Bawaslu kota palembang maupun Prov Sumsel, meras “puas,bahagia & dimenangkan ” ketika para mitra korsa sesama penyelenggara pemilu itu menjadi tidak berdaya ketika duduk lima  berjajar sebagai tersangka diruang pengadilan??

Padahal sejatinya permasalahan ini lebih elok dan efektiv penyelesaiannya melalui mekanisme dan instrumen internal penyelenggara pemilu, yakni DKPP. Bukan lembaga kepolisian apalagi kejaksaan. Sepantasnya juga pihak Bawaslu Pusat dan DKPP, untuk memanggil & memeriksa  seluruh anggota Bawaslu daerah.

Sekaligus mengendus serta mengevaluasi ulang rekam jejaknya, secara khusus melakukan investigasi mencuatnya kasus hukum ini keranah publik. Sehingga pertanyaan besar di Benak masyarakat Palembang dan Sumsel, akan diperoleh jawabannya? Ada Apa dengan Gejolak KPU Kota? Mampukah kita nantinya, menepis ataupun membersihkan Status Tersangka yang ditujukan kepada kelima anggota KPU Kota Palembang, bila daktwahan sulit atau tidak bisa dibuktikan?? Mari Tegakkan Hukum yang berkeadilan bagi setiap warga negara di Negri tercinta ini.

Perlu majadi catatan KPU dan Bawaslu memiliki payung hmkum dengan undang undang pemilu, bila terjadi pelanggaran harus diputuskan oleh DKPP terlebih dahulu, sebab Undang undang pemilu memeiliki sifat khusus.(eka)