Wabup Buka Acara Penjaringan Aspirasi Melalui Dialog

Lahat, jurnalsumatra.com – Bertempat di Hotel Calista Lahat, pada Selasa (19/11/2019) Pemerintahan Daerah (Pemkab) Kabupaten Lahat menggelar kegiatan pertemuan FPK. Dengan tema “Pertemuan Forum Pembauran Kebangsaan”.

Yang betujuan untuk memperkokoh integritas serta kerukunan Nasional guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Acara tersebut, dibuka Bupati melalui Wakil Bupati (Wabup) Lahat H Haryanto SE MM MBA.

Dalam kegiatan itu, terlihat hadir Kaban Kesbanpol Lahat, Asisten I, Toko Agama, Kasi Intel Kajari Lahat, Kadis Badan Keuangan Daerah (BKD), Babinkanitbimas, jajaran staf Kesbanpol Lahat dan peserta FPK.

Kaban Kesbangpol H Surya Desman SIP MM mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, untuk menjaring aspirasi melalui dialog dan sekaligus mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan kepada pengurus forum pembauran kebangsaan tingkat Kecamatan.

“Termasuk juga membuat rumusan kebijakan terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan forum pembauran kebangsaan di Kabupaten Lahat. Yang mana pesertanya terdiri dari pengurus forum pembauran kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai ketingkat Kabupaten,” ungkap Surya Desman, dalam sambutannya.

Tidak itu saja, menurutnya, dilakukannya acara ini, untuk membangun karakter bangsa berdasarkan suku bangsa, kedudukan tugas dan fungsi badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, peran masyarakat dalam menangkal ancaman keutuhan Bangsa.

Jadi, sambungnya, mulai ditanamkan dari Tingkat Desa dan Kelurahan, membangun toleransi melalui penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan Berbangsa dan Negara.

“Oleh sebab itu, kita juga perlu membangun kerjasama dan meningkatkan toleransi serta menghargai perbedaan ditengah tengah kehidupan antar umat beragama,” pesan mantan Sekwan DPRD Kabupaten Lahat.

Sementara, Bupati Cik Ujang melalui Wakil Bupati Lahat H Haryanto SE MM MBA yang membuka acara tersebut juga menyampaikan, pagelaran yang dilakukan oleh Kesbanpol ini, menunjukkan esensi kerukunan hidup masyarakat yang majemuk dalam bingkai pembauran kebangsaan harus dipupuk.

“Benar, kita harus pupuk. Karena, akselerasi otonomi daerah keberlangsungan demokratisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan akan mempengaruhi potensi multi aspek dalam demensi kehidupan masyarakat. Baik, dibidang Ekonomi, Sosial, Politik dan lain sebagainya,” tegas H Haryanto dalam penyampaiannya.

Terus terang, kata Wabup Lahat, potensi multi aspek aapat juga menjadi tantangan bahkan gangguan yang kerap kali melatar belakangi kejadian konflik Sosial di berbagai daerah akhir -akhir ini. Maka dari itu, dalam rangka menyelenggarakan otonominya, Pemerintah Daerah dan Masyarakat , mempunyai kewajiban merawat potensi multi aspek tersebut dengan implementasi pembauran kebangsaan sebagai modal bersama.

“Terutama dalam memgembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, FPK merupakan wadah kerja sama dan informasi antar warga yang dilakukan dalam rangka menjaga kerukunan antar warga khususnya yang ada di Kabupaten Lahat,” pungkas Wabup Lahat.

Sedangkan, Kajari Lahat Jaka Suparna SH MH melalui Kasi Intel Kajari Bani Imanuel Ginting SH selaku Narasumber yang mensosialisasikan pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat  (Pakem) yang peran Kejaksaan adalah membina dan mengawasi aliran kepercayaan serta agama yang berkembang di masyarakat serta meminimalisir aliran aliran yang diduga menyimpang dari ketentuan UU yang berlaku.

“Oleh karenanya, melalui acara ini kita menghimbau dan berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat Lahat jika melihat dan menemukan aliran yang sifatnya menyimpang yang dapat membahayakan agar dapat segera mungkin melaporkan kepihak yang berwajib supaya dapat diambil tindakan,” himbau Ginting dalam penyampaiannya. (Din)