Wacana Penundaan Pilkada DPRD Sumsel Nilai Kurang Bagus

Palembang, jurnalsumatra.com – Kurva penularan virus corona (Covid-19) di Provinsi Sumatera selatan (Sumsel) termasuk kota Palembang masih tinggi, Timbul wacana penundaan gelaran pilkada serentak di Provinsi Sumsel pada  Desember 2020 ini , DPRD Sumsel menilai penundaan tersebut dinilai kurang bagus.

“ Kalau ditunda ya? bagaimana , namanya pilkada serentak artinya nasional di tunda, dampaknya sangat luar, persiapan-persiapan sudah siap semua mereka, KPU-Kpu dari hasil kunjungan kami ke daerah sudah siap semua,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar, Selasa (15/9/2020).

Apalagi menurut politisi PKB ini, untuk persiapan kepala daerah yang nyalon  dan yang dicalonkan sudah siap semuanya . “ KPU dan Bawaslu sudah siap semua , itu hasil kunjungan kita, bukan kita  mendapat informasi , memang kita komunikasi seperti di Lampung, di Bandung , rasanya kalau di tunda kurang baguslah,” katanya.

Kalau alasan penundaan karena pandemi covid-19 menurutnya harus diatur sesuai protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 saja

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 apabila tidak ada jaminan bahwa setiap tahapannya tidak berpotensi menjadi sumber penyebaran Covid-19 di daerah.

“Jika Pemerintah, KPU, dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, pilkada tidak menjadi titik baru penyebaran Covid-19,” kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Titi mengatakan bahwa Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu harus bertanggung jawab apabila penyebaran Covid-19 makin meluas akibat ketidakpatuhan masyarakat, simpatisan, bakal calon kepala daerah, dan penyelenggara pemilu dalam menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

“Aktor yang berkaitan langsung dalam tahapan pilkada juga sudah ada yang terkena Covid-19, mulai dari penyelenggara pemilu hingga bakal pasangan calon. Dalam kondisi ini, Pemerintah, DPR, dan KPU harus memikirkan ulang keputusan untuk melanjutkan tahapan pilkada,” tegas Titi.

Penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi satu-satunya cara yang harus ditaati jika Pilkada Serentak 2020 tetap ingin diselenggarakan pada tanggal 9 Desember mendatang.(udy)