Wagub: Jalan Tol Padang-Pekanbaru Gunakan Trase Lama

    Padang, jurnalsumatra.com – Wagub Sumbar, Nasrul Abit menyatakan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I dari Padang hingga Sicincin, Padangpariaman tetap menggunakan trase lama.
“Kita minta bantuan wali nagari dan camat untuk mendata kembali pemilik lahan untuk diganti kerugiannya,” kata dia di Padang, Senin.
Ia menyebutkan itu terkait pengerjaan tol Padang-Pekanbaru yang terkendala pembebasan lahan.
Menurut dia memang ada kekhawatiran dalam pembangunan jalan tol itu jika pembebasan lahan tidak tuntas.
“Dicemaskan nanti setelah jalan selesai, ada yang menuntut. Ini yang diantisipasi sejak awal,” ujar dia.
Salah satu alternatif yang diusulkan adalah perubahan trase. Namun akan menghabiskan banyak waktu dan persoalan pembebasan lahan nanti juga harus dihadapi.
Karena itu Pemprov Sumbar menilai menentukan pemilik lahan pada trase lama akan lebih mudah dan cepat.
“Nanti setelah pemilik lahan jelas, kita akan sampaikan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar,” tambah dia.
Bersama Kakanwil BPN Sumbar akan dijelaskan pada Dirjen terkait di pusat agar proses pembebasan lahan bisa dilanjutkan.

     Sementara ini, menurut dia pengerjaan ruas jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan sementara hingga pembebasan lahan selesai.
Ruas jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I Padang-Sicincin sebagian besar adalah lahan yang diperuntukkan bagi jalan lingkar Duku-Sicincin, Padangpariaman.
Pembangunan ruas jalan itu telah dimulai sebagian. Bahkan empat jembatan bernilai ratusan miliar juga telah selesai dikerjakan.
Lahan yang digunakan untuk jalan lingkar itu dihibahkan oleh masyarakat, hanya ada ganti tumbuhan dan bangunan.
Pada prosesnya, jalur itu kemudian disepakati menjadi jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I.
Sesuai aturan, lahan untuk jalan tol tidak boleh dihibahkan, karena peruntukannya untuk kepentingan komersil. Jadi harus dilakukan ganti rugi lahan.
Persoalannya, dokumen pemilik lahan saat proses hibah sebagian tidak ditemukan sehingga ganti kerugian sulit dilakukan. Hal itu berpotensi tuntutan hukum nanti saat jalan tol selesai dibangun.
Karena itu, muncul alternatif menggunakan trase baru agar pembebasan lahan bisa jelas sesuai aturan hingga tidak ada tuntutan hukum dikemudian hari.(anjas)

Leave a Reply