Wali Kota Tetapkan Nama Pejabat Eselon II

     Mataram, jurnalsumatra.com –  Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh telah menetapkan nama pejabat eselon II yang akan mengisi kekosongan untuk jabatan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

“Insya Allah dua nama pejabat itu hari ini akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan SK sebagai dasar pengambilan sumpah jabatan,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Rabu.

Namun demikian, wali kota tidak mau membeberkan atau memberikan inisial terkait nama yang diajukan ke kementerian, yang pasti nama tersebut tidak keluar dari enam nama yang direkomendasikan panitia seleksi (pansel).

“Tunggu saja, nama yang saya rekomendasikan ke pemerintah tidak keluar dari enam nama sesuai hasil pansel,” ujarnya.

Pejabat yang mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Bagian Ortal I Nyoman Swandiasa, Sekeretaris Satpol PP Jimmy Nelwan dan Hj Baiq Asnyanti yang saat ini menjadi Sekretaris Inspektorat.

Sedangkan untuk jabatan Kasatpol PP dilamar oleh Kabid Trantibum  Bayu Pancapati, Camat Mataram Hariadi, dan Kabid Opdal Dinas Perhubungan Mahfuddin Noor.

Menyinggung tentang waktu pelantikan, wali kota mengatakan, direncanakan setelah dirinya pulang dari melaksanakan ibadah umrah karena dia akan berangkat umrah bersama keluarga pada 14-21 Desember 2017.

“Bisa jadi bulan Desember atau awal Januari 2018, karena saya masih ada kesempatan sebelum mengajukan cuti kampanye untuk Pilkada 2018,” kata wali kota yang juga menjadi bakal calon Gubernur NTB.

Wali kota menargetkan izin pelantikan dan mutasi jabatan eselon III dan IV bisa turun sebelum dirinya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju menjadi calon gubernur.

Setelah penetapan pasangan calon, dirinya masuk masa cuti selama enam bulan ke depan dan fokus melaksanakan kegiatan politik menuju NTB 1.

Karenanya, pengisian kekosongan dua jabatan tersebut dinilai mendesak agar tidak menghambat pelayanan mayarakat.

“Kekosongan pejabat terlalu lama tidak baik, sebab hal itu bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat karena kewenangan pejabat pelaksana tugas (Plt) memiliki batasan-batasan,” katanya.(anjas)

 

Leave a Reply