Warga Hadang Mobil Perusahaan Nyaris Ricuh

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Sengketa lahan antara warga Desa Suka Makmur EksTransmigrasi, Kecamatan Gumay Talang, Lahat, Kamis (20/9/2018), nyaris ricuh.

Pasalnya, warga Desa Suka Makmur yang dikomandoi oleh Kades serta Ketua Unit Desa (KUD) Suwandi menolak keras upaya PT Landon Sumatera (Lonsum) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit untuk kembali menguasai lahan perkebunan seluas 245, 25 hektar, yang diklaim merupakan Lahan Usaha (LU) milik warga Desa Suka Makmur sejak tahun 2003 lalu.

Emosi warga kian memanas dengan kehadiran anggota TNI dan anggota Kepolisian, termasuk dari pihak PT Londsum dilokasi sengketa lahan kian menambah panas semua warga yang ada dilokasi itu.

Lalu, dalam pertemuan tersebut, perang argumentasi tak terhindar lagi antara warga desa dengan pihak PT Londsum. Terakhir, tanpa basa basi wargapun nekad melakukan pemortalan jalan menuju ke lokasi PT Lonsum. Tidak itu saja, mobil Dump Truck milik PT Lonsum yang melintas menjadi sasaran warga dan di Stop secara Paksa.

Kepala Desa (Kades) Suka Makmur, Riansi menjelaskan, awal mula terjadinya sengketa lahan ini terjadi pada tanggal 14 September 1997 silam. Kala itu, PT  Pan London Sumatera Plantation yang berubah nama menjadi PT Lonsum datang ke Desa Suka Makmur untuk mengadakan rapat bersama warga tentang rencana pembangunan kebun Plasma.

Dari rencana tersebut, kata Riansi, disetujui Bupati Lahat yang saat itu masih dipimpin Solihin Daud dengan mengirimkan surat No. 593/932/I/1998 tentang persetujuan pembangunan plasma dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) untuk Desa Suka Makmur seluas 1.200 hektar.

“Namun pada tahun 2003 lahan usaha 1 dan 2 yang telah ditanami kelapa sawit hanya dikembalikan oleh PT Lonsum seluas 308 hektar dan diserahkan oleh GM PT Lonsum A.M Vincent,” jelasnya.

Tak pelak, sambung Riansi dari situlah persoalan ini mulai mencuat karena sisa lahan yang harus diserahkan PT Lonsum kepada warga langsung dikuasai dengan alasan sisa lahan tersebut menjadi lahan inti dengan kata lain menjadi hak guna usaha ( HGU ) milik perusahaan.

“Upaya untuk mengambil lahan itu sudah dilakukan namun menemui kegagalan. Bahkan Bupati Lahat yang saat itu masih di jabat Harunata mengeluarkan SK Bupati Lahat dengan No.590/685/KEP/2005 yang isinya LU 1 dan LU 2 beserta pekarangannya untuk masyarakat Desa Suka makmur tidak hilang, surat itu juga diperkuat dengan SK Gubernur Sumsel No. 301/SIG/ III/1998 dengan luas 1.200 hektar yang diperuntukan bagi 500 KK,” ungkapnya.

Mirisnya lagi, diungkapkannya, setelah H Saifudin Aswari Rivai yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Lahat pada tahun 2012, secara tanpa disadari,  mengeluarkan SK nya dengan No. 196/KEP/III/2012 yang isinya memberikan konpensasi kepada warga. Akan tetapi konpensasi uang sebesar Rp. 700 juta ditolak warga.

“Lantaran uang konpensasi itu ditolak warga. Dan, berujung tidak ada kejelasan, membuat suasana kembali memanas. Beruntung, persoalan tersebut dingin setelah ditengahi oleh Wakil Bupati Lahat Drs H Sukadi Duadji MM. Uang itu akhirnya diterima karena dijelaskan Sukadi Duaji jika uang itu adalah uang CSR dari perusahaan dan tidak ada kaitannya dengan konpensasi  LU milik warga,” bebernya.

Jadi sampai kapan pun dan apa yang akan terjadi menurut Risansi, dirinya bersama warga akan tetap mempertahankan lahan tersebut.

“Dari persoalan yang ada. Sedikitpun kami tak akan mundur apa yang menjadi Hak tetap akan kami pertahankan. Sebab, tanah itu, memang sudah menjadi hak warga Desa Suka Makmur,” ucapnya dengan nada sedikit emosi. (Din)

Leave a Reply