Warga Minta 2 USD Perton

Lahat, jurnalsumatra.com – Kisruh lahan himbe kemile (Tanah Adat-res) antara warga tiga desa diantaranya, Ulak Pandan, Negeri Agung dan Lebak Budi dengan PT Bara Alam Utama (BAU) menemui kata sepakat.

Pasalnya, meskipun tuntutan sebesar 2 USD perTon yang di minta warga masih di pertimbangkan, PT BA akan memenuhi pembangunan TK, Puskesmas dan Rumah Tahfiz yang menjadi salah satu tuntutan.

Sementara, kuasa hukun warga Tiga desa Redi Setiadi SH saat mediasi diruang offrom (5/9/2019) menyampaikan, untuk tuntutan 2 USD perTon masih tetap di perjuangkan karena merupakan hak warga desa. Akan tetapi jika pihak PT BAU keberatan maka di harapkan tidak melakukan aktivitas penambangan sebelum permasalahan selesai karena jika tidak menemui titik temu maka masyarakat akan menempuh jalur hukum.

“Yang jelas, lahan itu adalah tanah adat, jika perusahaan keberatan maka stop lah beraktivitas karena akan menimbulkan gejolak. Permasalahan ini sudah cukup lama dan sudah lebih kurang Tiga tahun Himbe kemile dijadikan lahan tambang,” tegas Redhi dengan berapi api.

Mewakili masyarakat Tiga desa sangat berharap agar hasil yang di putuskan tidak merugikan masyarakat. Apalagi CSR yang selama ini di berikan dinilai tidak sesuai dengan yang di dapat perusahaan.

“Kita akan terus berupaya agar warga mendapat hak nya. PT BAU harus memenuhi tuntu tan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut,” imbuhnya.

Terpisah, DR Herhan Kadir SH Mhum mengatakan, atas apa yang di tuntut warga Tiga desa pihaknya meminta waktu selama Dua minggu kedepan sembari melaporkan kepada Direksi PT BAU.

Namun, untuk pembangunan TK, Puskesmas dan Rumah Tahfiz mudah-mudahan alan dapat terlaksana melalui program CSR yang ada.

Untuk tuntutan bagi hasil sebesar 2 USD perTon nampaknya kami sangat berat, karena untuk mengeluarkan biaya diluar pengeluaran rutin ada mekanisme nya dan harus melihat kondisi keuangan karenanya secepat mingkin akan kami sampaikan ke-Direksi,” terangnya lugas.

Bupati Lahat Cik Ujang SH mengatakan, Pemkab Lahat akan siap menjadi fasilitator bagi kedua belah pihak guna menyelesai kan permasalahan yang terjadi. Namun, kiranya apa yang menjadi kesepakatan dapat di penuhi dan tidak berlarut-larut.

“Untuk itu kita imbau agar masyarakat tidak melakikan aksi yang berlebihan selama mediasi masih di lakukan dan pihak PT BAU dapat transparan serta tidak menakut nakuti masyarakat dengan amcaman hukum,” pesan Bupati Lahat. (Din)